Network
GALAMEDIA – Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu (MSD) baru saja merinci utang yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mulanya, MSD menanyakan apa karya pemerintahan Jokowi yang layak ia puji. Karya terbaik pemerintahan Jokowi katanya adalah memecat MSD.
“Saya bertanya apa karya pmrth yg pantas dipuji, jawaban buzzerp dan akun hastag #NKRI bhw karya terbaik adalah memecat MSD,” ungkap MSD melalui akun Twitternya Senin, 26 Juli 2021.
MSD pun mengatakan, pantas saja utang Tanah Air terus meroket, BUMN hancur, rakyat miskin, dan lainnya, karena karya pemerintah hanyalah pernah memecat dirinya.
Baca Juga: Gempa Besar Magnitudo 6,5 Guncang Wilayah Sulawesi Tengah, BMKG: Berpotensi Timbulkan Kerusakan
“Ternyata hanya segitu karya terbaik pemerintah. Pantas aja utang meroket, BUMN hancur, rakyat mkn miskin, infrastruktur mangkrak, ekonomi nyungsep dll,” pungkasnya.
Tak lama, MSD mendapat pernyataan dari seorang netizen @Sujiyatmoko1 yang mengatakan, utang terbanyak muncul saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Hutang paling banyak jaman Presiden SBY,” tulis @Sujiyatmoko1.
MSD lantas menanggapi hal tersebut dengan menanyakan data mana yang ia bicarakan.
“Data dari mana ?” cuitnya melalui akun Twitter Senin, 26 Juli 2021.
Bahkan MSD sempat menjelaskan serta merinci utang yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.
Menurut keterangan MSD, akumulasi utang selama 70 tahun dengan enam presiden sebelum Jokowi adalah sekitar Rp 2.600 triliun.
Baca Juga: SK Karang Taruna Digantung Wali Kota Bandung, Achmad Nugraha: Ini Dzalim, Padahal Tak Ada Persoalan
Namun, saat Jokowi memerintah selama 6 tahun, utang sudah bertambah hingga Rp 4000 triliun menjadi Rp 6.600 triliun belum termasuk utang BUMN.
“Saya jelaskan lagi. Akumulasi utang slm 70 thn dg 6 Presiden sblm Jokowi sktr Rp 2.600 trilyun. Jokowi selama 6 thn sdh menambah utang sktr Rp 4.000 trilyun menjadi sktr Rp 6.600 trilyun - blm tmsk utang BUMN. Masih kurang jelas ?” paparnya.
Dia pun menegaskan agar pemerintah tidak mengelabui rakyatnya. “Janganlah bodohi rakyat,” pungkasnya. ***
