Sri Mulyani Cari Utang Baru Rp 515 Triliun, Demokrat: Jangan Sampai Jadi Beban yang Sulit Diatasi Nantinya

GALAMEDIA – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati diketahui akan mencari utang pada kuartal II tahun ini.

Sri Mulyani mengatakan, utang baru pada kuartal II tahun 2021 diproyeksikan mencapai Rp 515,1 triliun.

Kendati jumlahnya besar, proyeksi utang tersebut lebih kecil dari jumlah utang dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Menurut dia, ini hal bagus, karena Indonesia telah menurunkan 18.6 persen utangnya.

Hal ini ia utarakan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin, 12 Juli 2021 lalu.

Baca Juga: Refly Harun Sebut Demokrat dan PKS Tengah Menjalankan Fungsi Pemerintahan: Dulu PDIP Juga Seperti Itu  

“Prognosa kita untuk kuartal II hanya akan mencapai Rp 515,1 triliun. Ini hal yang bagus, berarti kita mengurangi kenaikan utang yang tadinya Rp 1.177 triliun menjadi Rp 958 triliun atau turun 18.6 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, menteri satu ini menjelaskan, proyeksi utang pada kuartal I tahun 2021 adalah Rp 443 triliun.

Jika dijumlahkan dengan proyeksi utang kuartal II tahun 2021, maka totalnya adalah Rp 958 triliun. Angka itu lebih rendah sebesar Rp 219 triliun.

Sri Mulyani menyatakan, penurunan terjadi karena defisit APBN yang lebih rendah. Meski masih 5.7 persen dari PDB, defisit secara nominal akan ditekan menjadi Rp 939.6 triliun dari Rp 1.006,4 triliun. Nominal ini menyusut sekitar Rp 66.8 triliun.

Baca Juga: Penelitian China: Antibodi Penerima Vaksin Sinovac Memudar Setelah 6 Bulan, Perlu Booster Suntikan Ketiga

Anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrat, Siti Mufattahah lantas memberikan tanggapannya terkait rencana ini. Dia mengatakan, diperlukan perhitungan penuh untuk melakukan utang baru.

“Hutang itu harus penuh kalkulasi,” katanya melalui akun Twitter @sitimufattahah.

Sehingga ia berharap diutamakan prioritas anggaran terhadap sektor esensial penanganan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Pemdes Haurpugur Kembali Salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk 120 PKM

“Saya harap seharusnya diutamakan prioritas anggaran terhadap sektor esensial penanganan pandemi dalam penyusunan anggaran negara,” paparnya.

Politisi Demokrat ini juga khawatir jika nantinya utang tersebut menjadi beban yang sulit diatasi.

“Jangan sampai menjadi beban yang sulit diatasi nantinya,” pungkasnya.***