Network
GALAMEDIA - Politikus Partai Demokrat Syarief Hasan menyayangkan tanggapan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan pernyataan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2018 silam.
Diketahui, pada 2018 silam, SBY mengingatkan para pemimpin untuk tidak menakut-nakuti masyarakat dengan kekuasaan yang dimiliki.
Presiden RI keenam itu juga mengajak pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat dan apabila ada yang keliru dari cara masyarakat mengkritik.
Tak hanya itu, SBY pun mengatakan bahwa pemerintah harus mengayomi masyarakat tanpa menakut-nakuti dahulu.
Pernyataan SBY tersebut mencuat ke publik dan mendapatkan tanggapan dari Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Kick Andy pada beberapa hari yang lalu.
Luhut menyarankan SBY untuk lebih duduk manis dan hanya sesekali mengkritik seperti yang dilakukan oleh B. J. Habibie.
Mendengar hal tersebut, Syarief Hasan menyebut bahwa pernyataan Menko Marves ini menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik di era demokrasi sekarang.
Syarief Hasan pun mengatakan bahwa pernyataan SBY tersebut merupakan bentuk masukan, kritikan, dan saran serta sikap kenegarawanan yang ditunjukkan SBY sebagai orang yang pernah memimpin bangsa ini.
"Mendorong Pak SBY yang sering memberikan kritikan, masukan, dan saran agar lebih banyak duduk manis dan diam menunjukkan tidak dewasanya Luhut sebagai pemimpin untuk menerima kritikan dari masyarakat," tutur Syarief Hasan.
Baca Juga: Diancam Warganet Bakal 'Ditenggelamkan', Demokrat Buka Suara: Konyol Benar!
"Padahal, kritikan itu adalah cara untuk mengingatkan Pemerintah agar jauh lebih baik," ungkap Syarief Hasan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyebutkan bahwa kritikan dan saran adalah bentuk check and balances dalam negara demokrasi.
"SBY sebagai Ketua umum saat itu dan sekarng sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demorat, tentu wajib menyampaikan aspirasi masyarakat yang memberi masukan bukan berarti tidak menyukai Pemerintah, tetapi ingin menghidupkan check and balances," ujar Syarief Hasan.
Wakil Ketua MPR ini juga menyebutkan SBY merupakan pemimpin salah satu partai politik yang saat ini berposisi diluar pemerintahan.
"Dalam negara demokrasi, Partai Politik harus hadir sebagai tiang-tiang penyanggah demokrasi," tutur Syarief Hasan dikutip Galamedia dari laman MPR RI.
Syarief Hasan mengatakan bahwa Partai Demokrat sebagai salah satu partai politik yang juga bukan bagian dari koalisi punya kewajiban untuk menjaga keseimbangan demokrasi.
Hal itu dilakukan dengan cara memberikan kritik dan narasi perbaikan yang membangun, bukan dianggap ingin memecah belah bangsa.
Syarief Hasan juga menegaskan bahwa pernyataan SBY ditujukan untuk perbaikan bangsa.
"Pernyataan SBY yang tentu masih relevan sampai saat ini bertujuan untuk mengingatkan para penguasa agar memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat," turur Syarief.
"SBY berharap masyarakat sebagai orang yang menitipkan amanah kepada para pemimpin harus diayomi, bukan malah seakan-akan ditakut-takuti dengan pola komunikasi tertentu," jelasnya.
Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah atau penguasa untuk terbuka dengan kritikan dan saran.
"Pemerintah atau penguasa harus terbuka dengan kritikan dan saran sebagai bagian dari proses koreksi dan perbaikan tata kelola negara ini. Kritikan terhadap penanganan Covid-19 misalnya, bukan berarti tidak menyukai Pemerintah tetapi ingin agar penanganannya menjadi lebih baik." pungkasnya.***
