Terkait PPKM, PKS: Pemerintah Ingin Menghindari Kebijakan Karantina yang Diatur dalam UU, Tidak Mau Bayar

Baca Juga: Luhut Dinobatkan Sebagai 'King of Angin Sorga', Demokrat: Wajar, Sebagai Pengingat Janji-janji Lama

Oleh karena itu, Sukamta berharap pemerintah dapat membuat kebijakan bedasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Ia yakin, pengatasan pandemi akan lebih baik jika pemerintah mengikuti UU tersebut. Sehingga Indonesia tidak akan mengarah ke jebakan pandemi.

“Kita tentu tidak ingin semakin banyak rakyat yang menjadi korban pandemi. Pemerintah jangan lagi membuat istilah dan kebijakan yang membingungkan, yang bisa mengarah terjadinya jebakan pandemi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sukamta menduga hanya Indonesia yang kerap kali mengubah nama kebijakan dan wajar bila sejumlah ahli khawatir dengan hal ini.

Baca Juga: Kini Salahkan SBY Soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat Ungkap PDIP Justru Pernah Minta Pesawat Dijual

“Mungkin hanya di Indonesia sering berganti istilah, dari PSBB, kemudian wacana new normal, kemudian berubah PPKM, ada PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM berlevel. Pantas kalau beberapa ahli khawatir Indonesia bisa masuk dalam jebakan pandemi, karena sejak awal kebijakan pemerintah membingungkan dan tanpa arah yang jelas yang terlihat dari berganti-gantinya istilah,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi meluncurkan kebijakan PPKM Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021 lalu. Setelah itu, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM dan mengubah namanya menjadi PPKM Level 4.***