Network
GALAMEDIA – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta menyoroti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Sebelumnya Menkeu mengaku, tidak mudah menjelaskan PPKM berlevel yang sangat teknikal kepada publik.
Sukamta berpandangan, pernyataan itu justru menunjukkan bahwa pergantian istilah kebijakan memang hanya membingungkan publik.
Bukan hanya publik, bahkan pemerintah selaku pembuat kebijakan, kata dia, dibuat kesulitan sendiri untuk menjelasakannya pada publik.
Baca Juga: Seorang Pria Diduga Mencoba Bunuh Diri di Sekitaran Kantor Wali Kota Bandung
Politukus PKS ini menilai kebingungan pemerintah akan istilah kebijakan yang sudah berubah beberapa kali itu disebabkan sejak awal pemerintah seakan menghindari panduan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Padahal, Sukamta melanjutkan, dalam aturan tersebut sudah diatur dua hal mengenai karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurutnya, pemerintah bimbang antara kepentingan ekonomi dan kesehatan.
“Ini kesannya pemerintah ubah-ubah istilah yang sekarang ini disebut PPKM berlevel karena ingin menghindari kebijakan karantina yang diatur di UU, karena tidak mau membayar kompensasi ke warga. Di sisi lain pemerintah selalu bimbang antara kepentingan ekonomi dengan kesehatan, akhirnya banyak RS yang kolaps, kematian jumlahnya masih tinggi, dan ekonomi jeblok lagi,” paparnya.
