Bukan Pilpres, Pegiat Pemilu ini Justru Sarankan Pilkada Serentak 2024 Ditunda ke 2026, Apa Alasannya?

- 19 Agustus 2021, 21:20 WIB
Anggota Perludem, Titi Anggraini sebut mestinya patokan yang dipakai tes ASN KPK yakni kinerja pemberantasan korupsi bukan hal lainnya. /Perludem.org/
Anggota Perludem, Titi Anggraini sebut mestinya patokan yang dipakai tes ASN KPK yakni kinerja pemberantasan korupsi bukan hal lainnya. /Perludem.org/ /

GALAMEDIA - Belakangan ini, isu penundaan pilpres 2024 ke 2027 kembali menyeruak ke permukaan hingga menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat.

Kendati Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menegaskan dan memastikan bahwa gelaran pilpres mendatang akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024, pada kenyataannya banyak pihak yang tak mempercayainya.

Banyak pihak yang ramai-ramai melontarkan kritikannya, lantaran mereka khawatir bahwa pilpres 2024 mendatang benar-benar akan ditunda.

Salah satu yang ikut mengkritik isu penundaan pilpres 2024 mendatang adalah pegiat pemilu dari anggota Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Melalui akun Twitter miliknya, Titi menegaskan dirinya tidak setuju apabila gelaran pilpres 2024 benar-benar ditunda.

Baca Juga: Megawati Pasang Badan, ABJ Sebut Mental Jokowi Sangat Kuat, Umbas: Hinaan dan Bully Dibalas Senyuman

Titi mengatakan, gelaran pilpres tidak bisa ditunda begitu saja karena masa jabatannya sudah diatur dalam konstitusi negara yang hanya 5 tahun menjabat.

Ia pun menyinggu beberapa pilkada serentak yang di tengah pandemi saja justru masih diselenggarakan sesuai jadwal, apalai gelaran pilpres yang sudah diatur konstitusi.

"Kalau untuk pilkada di tengah pandemi saja pihak berotoritas bersikeras untuk selenggarakan sesuai jadwal dan hanya mentoleransi penundaan selama 3 bulan, apalagi untuk gelaran Pilpres yang masa jabatannya tegas diatur Konstitusi. Hanya 5 tahun, tidak lebih dan tidak kurang," terangnya, dikutip Galamedia, Kamis 19 Agustus 2021.

Selain itu, Titi juga mengungkapkan ada cara lain supaya gelaran pilpres 2024 mendatang tetap dilaksanakan sesuai waktunya.

Baca Juga: Penjual Kaos Jokowi 404: Not Found Dibebaskan, Begini Permintaan Anggota DPR RI

Menurutnya, apabila gelaran pilpres 2024 mendatang dianggap kemahalan, karena situasi Indonesia yang masih serba sulit, maka harus ada solusi taktis yang perlu digagas.

"Bila pemilu dianggap mahal di tengah situasi sulit yg dihadapi, maka ada solusi taktis yang bisa digagas," ungkapnya.

Guna gelaran pilpres 2024 mendatang tetap dilaksanan sesuai jadwalnya, menurut Titi Anggraini harus ada penyederhanaan tahapan-tahapannya.

Salah satunya adalah pemotongan durasi pelaksanaan dengan memangkas seremoni elektoral dimana-mana yang menurutnya hal itu akan jauh lebih efisisen.

Titi juga mengatakan cara lainnya bisa saja membuat surat suara yang lebih simple.

"Menyederhanakan tahapan dg memotong durasi pelaksanaannya serta efisiensi dengan memangkas seremoni elektoral di sana sini. Termasuk juga membuat surat suara yg lebih simpel," katanya.

Baca Juga: Tagar #PDIPJagoKorupsi Trending, Warganet Beramai-ramai Kritik Partai Megawati: Pak Jokowi Malu

Kendati mendukung gelaran pilpres 2024 dilaksanakan sesuai waktunya, Titi justru menyarankan pilkada serentak 2024 untuk ditunda.

Ia mempunyai pandangan lain terkait pilkada serentak 2024 yang menurutnya harus ditunda ke tahun 2026 karena berbagai alasan.

"Namun, saya setuju apabila yang ditunda itu adalah pilkadanya. Bukan pada 2024 tapi mundur ke 2026," tuturnya.

Titi menegaskan, gelaran pilkada serentak yang bersamaan waktunya dengan pilpres dan pileg 2024 akan membuat mahal pembiayaan.

Ia menyebut mahalnya biaya pembiayaan itu ketiga gelaran itu, akibat dari narasi perpanjangan masa tahapan.

"Menyelenggarakan pilkada pada tahun yang sama dg pileg pilpres (meski beda bulan), sangat lah kompleks dan justru membuat mahal pembiayaan akibat narasi perpanjangan masa tahapan," pungkasnya.***

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah