Network
GALAMEDIA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan vaksin Nusantara tidak bisa dikomersialkan karena bersifat individual atau autologus.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi seperti dilansir situs Kemenkes, Rabu, 1 September 2021.
"Sel dendritik bersifat autologus artinya dari materi yang digunakan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri, sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain. Jadi, produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri," ujarnya.
Walau demikian, lanjutnya, vaksin Nusantara masih bisa diakses masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas.
Baca Juga: Habib Rizieq Batal Bebas, Refly Harun Sebut Hakim Menganggap Bangsat Uang Rakyat Adalah Teman
Penelitian tersebut berdasarkan nota kesepahaman atau MoU antara Kemenkes bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan TNI Angkatan Darat pada April lalu terkait dengan 'Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2'.
"Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut," jelasnya.
Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menilai ada kesalah pahaman dari Kemenkes soal vaksin Nusantara sehingga menilai tak bisa dikomersialkan.
"Saya kira Pak Menkes tidak paham apa yang harus disebarkan ke masyarakat soal Vaksin Nusantara ini," ujar Siti Fadilah.
Ia mengakui sel dendritik lebih bersifat pribadi sehingga sel darah tersebut tidak bisa dibagikan kepada masyarakat.
Namun pada Vaksin Nusantara ini bukan itu yang dibagikan melainkan teknologi dari Vaksin Nusantara. "Jadi caranya yang dibagikan. Saya kira Menkes ini salah paham apa yang diedarkan dari Vaksin Nusantara ini," ujarnya.
Baca Juga: Kolaborasi Jadi Kunci Capaian 100 Juta Vaksinasi
Persoalan tersebut pun sebenarnya sempat disampaikan peneliti dari Prof Nidom Foundation, Prof Chairul Anwar Nidom. Ia menyebutkan, pemberian vaksin Nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia bisa dilakukan di mana pun berada.
"Bahkan untuk orang di luar negeri pun bisa. Tinggal kirim aja ke lokasinya. Namun tentunya butuh nakes yang paham soal menggunakannya," ujarnya.
Sementara itu, meski pengembangan Vaksin Nusantara terkesan dipersulit, sejumlah pejabat, anggota DPR dan DPD RI, serta para tokoh nasional telah banyak mendapatkan Vaksin Nusantara.
Pimpinan dan beberapa anggota DPR ikut menjadi relawan, yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena dan Nihayatul Wafiroh atau Ninik.
Selanjutnya, anggota Komisi IX Arzeti Bilbina, Saniatul Lativah, Sri Meliyana, Anas Thahir, dan Saleh Partaonan Daulay.
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Politikus senior Partai Golkar Aburizal Bakrie, Siti Fadilah Supari, hingga Titik Soeharto juga dikabarkan menjadi relawan vaksin Nusantara. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko juga disebut sudah menerima vaksin tersebut.***
