Jokowi Bingung Data Covid-19 Selalu Berantakan dan Tidak Sinkron antara Pusat dengan Daerah

Baca Juga: 7 Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Diperiksa KPI, Ernest Prakasa: Percaya Sama Mekanisme Internal Mereka?

“Bagaimana jumlah kasus aktif, kematian, positivity rate, BOR dan seterusnya, ini menjadi indikator yang dibahas dalam menuju endemi ini, itu dipikirkan,” tuturnya.

Namun, salah satu tantangan pandemi Covid-19 ini adalah desentralisasi daerah yang terkadang membuat kebijakan antara pusat dan daerah tidak sinkron.

“Ini yang menjadi tantangan, dalam konteks kebencanaan pandemi Covid-19 memang banyak ad-hoc nya, juga banyak terjadi desentralisasi yang mengintervensi, kita tahu dalam konsep bernegara kita desentralisasi itu keputusan final otonomi daerah,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, pendataan Covid-19 di Indonesia belum bisa menampilkan data langsung (real time), lantaran banyak kasus yang belum terlaporkan oleh daerah.

Baca Juga: Aksi Bagi-bagi Sembako Jokowi Kembali Picu Kerumunan, dr. Berlian: Konsistensi Pakde Emang Gak Ada Matinya

Selain itu, pihak pemerintah mengakui ada beberapa daerah yang menahan data Covid-19 nya agar wilayahnya masuk zona hijau.

Sementara, per Rabu, 1 September 2021 terjadi 10.337 penambahan kasus positif Covid-19.

Kini, total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 4.100.138 sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu.

Namun pasien sembuh juga bertambah 16.394 orang dan total menjadi 3.776.891 jiwa.