GALAMEDIA – Isu amandemen UUD 1945 tengah ramai diperbincangkan oleh sejumlah pihak di Tanah Air.
Hal yang disoroti dalam amandemen tersebut adalah mengembalikan MPR RI menjadi lembaga negara paling tertinggi.
Selain itu, pembahasan mengenai masa jabatan presiden juga disoroti bahkan menuai pro kontra dari sejumlah pihak.
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas lantas menanggapi hal tersebut.
Baca Juga: Lord Adi MasterChef Unggah Foto Bareng Perempuan Cantik, Netizen Meradang: Bahaya Ini
Baca Juga: Aktivis: Anies Baswedan Dijegal dari Berbagai Arah Menggunakan Cara Pecundang dan Pengecut
Anwar mengatakan Indonesia harus belajar dari sejarah yang ada, terutama pada sejarah kepemimpinan Soeharto yang dilengserkan oleh rakyat.
Anwar pun merujuk pernyataan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup.
“Ini mencerminkan negara kekuasaan jadinya, bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat,” ujar Anwar kepada wartawan, Kamis, 2 September 2021.