Network
GALAMEDIA - Dalam mengurangi mobilitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19, maka Kota Bandung menerapkan kebijakan pengaturan kendaraan ganjil genap pada 3-5 September 2021.
Kebijakan ini berlangsung setelah pintu keluar gerbang tol. Yaitu di gerbang tol Pasteur, Pasirkoja, Kopo, Mohammad Toha, dan Buahbatu. Aturan ganjil genap kali ini hanya diberlakukan bagi kendaraan non plat D.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaja menilai bahwa kebijakan pengaturan kendaraan ganjil genap bukan merupakan solusi utama dalam mencegah mobilitas masyarakat.
"Ini bukan solusi utama, apalagi hanya diterapkan saat keluar tol. Bisa saja masyarakat menggunakan jalur-jalur non-tol untuk masuk ke Kota Bandung," ungkapnya saat dihubungi via telepon seluler, Kota Bandung, Ahad, 5 September 2021.
Baca Juga: Besok PTM di Kota Cimahi Dimulai, Banyak Orang Tua Tak Izinkan Anaknya ke Sekolah
Menurutnya kebijakan ini tidak efektif, karena masih ada kendaraan yang mendapatkan pengecualian atau diskresi untuk masuk ke Kota Bandung. Sehingga lebih baik sistem ganjil genap diterapkan di dalam kota.
"Lebih baik diterapkan di seluruh ruas jalan di Kota Bandung, kalau memang niatnya untuk mengurangi mobilitas masyarakat," ujarnya.
Politisi NasDem tersebut, menuturkan selama belum ada moda transportasi yang terintegrasi, maka kebijakan tersebut akan mempersulit masyarakat yang berkegiatan atau memiliki kepentingan mendesak. Terlebih, Pemkot Bandung berencana menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) dalam waktu dekat ini.
"Karena nanti akan ada PTM, kemungkinan banyak kendaraan yang beroperasi mengingat para orangtua akan mengantar anak-anaknya untuk sekolah tatap muka. Maka bisa menimbulkan kepadatan lalu lintas nantinya," katanya.
Baca Juga: Hari Ini Kasus Covid-19 Baru Bertambah 5.403, Epidemiolog Ingatkan Potensi Terjadinya Gelombang III
