Network
Menurut Netty, FPKS menyoroti catatan BPK terkait upaya Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, diantaranya, kebijakan pelaporan biaya penanganan Covid-19 yang belum mencakup mekanisme pelaporan secara utuh.
Baca Juga: Song Hye Kyo Kantongi Rp 49 Miliar, Penghasilannya Jauh di Bawah Bintang My Love From The Star
Menurut anggota Banggar DPR RI ini, "Data kegiatan atau pekerjaan pada Pemulihan Ekonomi Nasional tidak terkendali, sehingga terdapat nilai DIPA yang lebih tinggi dari nilai alokasi anggaran."
Selain itu, kata Netty, ditemukan adanya penggunaan akun khusus Covid-19 yang belum tertib, program dalam cluster perlindungan sosial belum mempertimbangkan akuntansi bantuan sosial serta pengendalian atas pelaporan realisasi PC-PEN BLT dana desa yang belum sepenuhnya memadai.
