Network
GALAMEDIA - Selain penyaluran bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) serta peningkatan ekonomi, menjadi strategi dalam penanggulangan kemiskinan di masa pandemi Covid-19.
Demikian disampaikan Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan yang digelar secara virtual, Senin 13 September 2021.
Menurutnya, program penanggulangan kemiskinan berdasarkan kelompok penerimanya dibagi empat.
Yaitu berupa bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaaan usaha mikro dan kecil, serta kelompok program yang secara langsung ataupun tidak dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.
Baca Juga: Muhaimin Iskandar Bakal Dideklarasikan Sebagai Capres 2024, PKB: Tokoh Politik yang Paripurna
Sebut dia, pandemi Covid-19 telah berdampak negatif terhadap indikator makro pembangunan, berupa meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran serta menurunnya daya beli.
Oleh karena itu, selama pandemi KK (Kepala Keluarga) miskin baru pun bertambah dimana sebelumnya tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, ungkap Erwan, yang harus diwaspadai adalah munculnya kemiskinan ekstrim, yang didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan masyarakat, berada di bawah garis kemiskinan. Yaitu setara dengan paritas daya beli 1,9 dolar AS.
"Kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim ini ialah dengan cara menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan kebijakan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan," ujarnya.
Baca Juga: Fakta Baru Kasus Korupsi Eks Petinggi DPRD Jabar, Ade Barkah Ancam Pejabat Bappeda
Sementara, Sekretaris Daerah Herman Suryatman yang turut dalam acara tersebut mengatakan, setidaknya tiga hal harus dilakukan agar penurunan kemiskinan tepat sasaran yakni kolaborasi, inovasi, dan transformasi.
"Intinya semua fokus membidik penanggulangan kemiskinan. Bukan hanya perlindungan sosialnya, tapi juga memberdayakan masyarakat miskin agar bisa menolong dirinya," katanya.
Sekda berharap di tahun 2023 angka kemiskinan menurun sampai ke angka 7 dimana dari Tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan dari 9,05 menjadi 10,26 akibat pandemi.
"Untuk mencapai angka tersebut, ditargetkan per tahun kemiskinan harus terus menurun dari 10 ke 8 kemudian turun lagi ke angka 7," ucapnya.
Baca Juga: Sebar Hoaks Soal Megawati, PDIP Jabar Laporkan Hersubeno Arief ke Polisi
Dikatakan, Pemkab Sumedang sudah menyiapkan berbagai alat untuk meraih target tersebut, baik lintas sektor, lintas SKPD maupun di lapangan yang berbasis kewilayahan, salah satunya berupa SAKIP Desa.
"Terdapat tiga indikator dalam SAKIP Desa, yakni penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas pelayanan publik," katanya.
Dikesempatan itu, Erwan dan Herman, menekankan agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Hal itu mengingat hingga kini penanganan Covid-19 belumlah berakhir.
"Masyarakat terus kita support agar tetap produktif untuk pemulihan ekonomi. Namun begitu kita harus tetap disiplin menjalankan prokes, sampai benar-benar penanganan Covid-19 ini tuntas," tandasnya.***
