GALAMEDIA – Eks juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi menilai kebijakan pemerintah di sektor keuangan hanya tajam ke bawah dan pro kelompok investor.
Bahkan NKRI mendapat penafsiran kepanjangan lain darinya, yakni Negara Kesatuan Republik Investor.
“NKRI, Negara Kesatuan Republik Investor. Investasi untuk keruk sumber daya alam dan mineral,” ujarnya pada wartawan, Selasa, 14 September 2021 malam.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini mengurai tiga kebijakan pemerintah yang pro investor.
Pertama, bebas royalti batu bara, bebas pajak barang mewah, dan bebas pajak kapal mewah.
Sedangkan rakyat menurutnya dikejar pajak oleh kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.
“Sementara rakyat diuber pajak. Kebijakan Sri Mulyani tajam ke bawah,” tuturnya.