Network
Analis Ekonomi Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra menjelaskan, penyebab utama ketimpangan adalah kebijakan fiskal yang dipilih pemerintah , dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, terlalu berpihak kepada investor, bukan kepada rakyat banyak.
“Istilah saya ini adalah kebijakan fiskal N.K.R.I atau Negara Kesatuan Republik Investor,” ucapnya.
Sebagai contoh, ada rencana pemerintah melakukan tax amnesty jilid ke-2.
Baca Juga: Viral! Detik-detik Cahaya Bola Api Turun dari Langit, Warga Teriak Histeris: Astagfirullohaladzim
Padahal dikatakannya dengan tax amnesty sekali saja sudah menunjukkan ke mana keberpihakan pemerintahan, yaitu investor dan pengusaha besar yang selama ini menggelapkan pajak dari negara.
“Ini ada rencana mau diulang kembali, sungguh tak masuk akal!” tegasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani secara resmi mengajukan kebijakan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan jasa kesehatan kepada Komisi XI DPR.
Pengajuan dilakukan dalam rapat yang digelar pada Senin, 13 September 2021.***
