Network
GALAMEDIA - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Krisdayanti (KD) sempat membuat heboh jagat maya usai membeberkan besaran gaji dan tunjangan anggota DPR.
Ibunda Aurel Hermansyah ini mengungkapkan bahwa dirinya menerima gaji sebesar Rp16 juta setiap bulannya. Selain gaji pokok, KD juga mengatakan dirinya mendapat tunjangan sebesar Rp59 juta.
Tak hanya itu, KD mengaku mendapat dana aspirasi 5 kali dalam setahun sebesar Rp450 juta.
Sedangkan dana reses yang diterimanya 8 kali dalam setahun sebesar Rp140 juta. "Rp 140 juta (dana reses). Itu 8 kali setahun," ujar KD di kanal YouTube Akbar Faizal.
Pernyataan KD kemudian membuat publik geger hingga beberapa hari ini masuk dalam jajaran trending di Twitter.
Baca Juga: Bantah Lesti Kejora Hamil Duluan Tapi Buat Pernyataan 'Mencurigakan', Rizky Billar Kembali Disorot
Terkait hal itu Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, besarnya pendapatan yang diterima oleh anggota DPR RI tidak sebanding dengan kinerja mereka sebagai anggota legislatif.
Berdasarkan catatan PSI, pada 2020 DPR hanya mengesahkan 3 Undang-undang (UU) dari 37 Rancangan Undang-undang (RUU) program legislasi nasional (Prolegnas).
"Selama dua tahun sejak dilantik, DPR periode ini baru mengesahkan empat Undang-undang dari target 248 RUU yang masuk Prolegnas 2020-2024. Tunjangan-tunjangan yang diterima oleh anggota DPR lebih baik dipotong saja dan dialihkan untuk anggaran penanganan Pandemi Covid-19," kata Sigit kepada wartawan, Sabtu, 18 September 2021.
Ia menyatakan, PSI sejak tiga tahun silam sudah menyuarakan besarnya pendapatan anggota DPR RI di luar gaji pokok yang diterima.
"Dulu beberapa calon anggota legislatif dari PSI membentuk Kaukus PSI Bersih-bersih DPR karena prihatin dengan pendapatan DPR yang super besar dan tidak transparan ini," tuturnya.
Baca Juga: Ariel Noah Bikin Ngakak: Nungguin Paket Sampai Bersihin Sepeda Motor Tetangga
“Ada belasan tunjangan yang jumlahnya sangat besar dan beberapa sangat mengada-ada. Sebutlah ada yang namanya tunjangan kehormatan. Ini buat apa? Apakah wakil rakyat di DPR menjadi terhormat karena menerima tunjangan ini, atau mereka merasa tidak terhormat jika tidak diberi tunjangan kehormatan?," sambungnya.
PSI juga mempertanyakan beberapa tunjangan yang terkait dengan fungsi DPR. Beberapa tunjangan juga diterima oleh anggota DPR jika menduduki jabatan tertentu atau menjadi alat kelengkapan dewan.
"Ada tunjangan sebagai pimpinan dewan, tunjangan sebagai anggota badan musyawarah, tunjangan sebagai anggota komisi, tunjangan badan legislasi, tunjangan badan anggaran, dan seabrek tunjangan lainnya yang saling tumpang-tindih. Jadi jangan heran, meski gaji anggota DPR tidak terlalu besar, namun take home pay-nya bisa sangat luar biasa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sigit mengatakan, blak-blakan tentang pendapatan anggota DPR yang dilakukan oleh Krisdayanti harus menjadi momentum perbaikan struktur pendapatan DPR.***
