Unpar Sebut 2030 Tahun yang Tepat Mengelola Diaspora, Sangat Penting dalam Mendukung Pembangunan Nasional

- 12 Oktober 2021, 14:54 WIB
Pertemuan para giat isu diaspora Indonesia dari berbagai kalangan. Unpar menyebut 2030 jadi tahun yang tepat mengelola Diaspora, karena sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional./dok. Unpar
Pertemuan para giat isu diaspora Indonesia dari berbagai kalangan. Unpar menyebut 2030 jadi tahun yang tepat mengelola Diaspora, karena sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional./dok. Unpar /

GALAMEDIA - Dalam upaya mendukung pembangunan nasional di masa depan, menata dan mengelola Diaspora Indonesia pada 2030 menjadi hal yang penting dilakukan.

Menuju hal itu, Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) pun menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam peluncuran Platform Multi Stakeholder Collective Leadership Specialist Indonesia (CLSI).

Platform multi stakeholder ini merupakan langkah konkret dari bertemunya para giat isu diaspora Indonesia dari berbagai kalangan.

Mulai dari perwakilan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), UNPAR, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G), Diaspora Connect, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Prakarsa, hingga GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) Indonesia.

Baca Juga: Lapor ke Presiden Jokowi, Airlangga Hartarto: Indonesia Miliki Pabrik Peleburan Single Line Terbesar di Dunia

Wakil Ketua Pelaksana Dialog Multipihak sekaligus dosen Hubungan Internasional (HI) Unpar, Anggia Valerisha menuturkan, CLSI tersebut nantinya bakal memfasilitasi keterlibatan diaspora dalam visi Indonesia 2030.

"Sejak awal digagasnya kegiatan ini, Unpar berinisiatif untuk berperan sebagai host kegiatan dengan didukung oleh Program Migration and Diaspora (PMD), lembaga pembangunan Pemerintah Jerman untuk Kerja Sama Pembangunan Internasional atau GIZ Indonesia," terang Anggia, dalam keteranganya, Selasa, 12 Oktober 2021.

Anggia mengungkapkan, platform ini lahir dari hasil pelatihan yang dimulai sejak Februari 2021.

Pelatihan tersebut terdiri dari tiga modul yang disesuaikan dengan kekuatan dan kebutuhan sistem pemangku kepentingan Indonesia yang relevan.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x