Network
GALAMEDIA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) baru saja alami peretasan di situs pusat malware nasional.
Peretasan tersebut mengalami perubahan di halaman muka (defacement). Tertulis di laman awal telah di hack oleh "theMxOnday".
Diduga pelaku peretasan ini balas dendam Brazil untuk membalas pelaku yang diduga dari Indonesia yang telah meretas website negara Brazil.
Baca Juga: Ini Makna Asmaul Husna: Al Wakil, Al Qowiy, Al Matin, Cukup Allah Sebagai Penolong Kita
Kejadian ini tentu disayangkan banyak pihak mengingat lembaga BSSN ini sendiri merupakan bertugas memproteksi dari serangan siber.
Hal ini kemudian ikut ditanggapi Pakar Kemanan Siber, Doktor Pratama Persadha. Menurutnya BSSN seharusnya mempunyai rencana mitigasi saat terjadi serangan siber.
"Seharusnya BSSN sejak awal mempunyai rencana mitigasi atau 'BCP' ketika terjadi serangan siber karena induk 'CSIRT' (Computer Security Incident Response Team) di Indonesia adalah BSSN," kaya Pratama dilansir Antara.
Lebih lanjut, Pratama mengatakan kemungkinan adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) pada link www.pusmanas.bssn.go.id.
Baca Juga: EKSKLUSIF! 20+ Kode Redeem FF 26 Oktober 2021 Resmi dari Garena: Klaim Berbagai Skin Teranyar
Hal itu mungkin terjadi jika tidak melewati proses penetration test terlebih dahulu ketika hendak di publish.
"Jangan dianggap semua serangan deface adalah serangan ringan, bisa jadi hacker-nya sudah masuk ke dalam," sambungnya.
Eks pejabatan Lembaga Sandi Negara ini juga memberikan solusi agar data tidak bisa terbaca oleh hacker meskipun sudah dicuri. "Saat ini yang terpenting adalah data di dalamnya tersimpan dalam bentuk encrypted. Dengan demikian kalaupun tercuri hacker tidak akan bisa baca isinya," tandasnya.
Pratama juga mengatakan bahwa di dunia keamanan siber tidak ada sistem informasi yang benar-benar aman 100 persen.
Menutup keterangannya, Ia juga menegaskan pemerintah harus segera menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dengan segera.
"Tanpa UU PDP, maka kejadian peretasan seperti situs pemerintah akan berulang kembali," tandasnya.***
