Network
GALAMEDIA – PDIP DKI Jakarta kembali mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait penyelenggaraan Formula E.
Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Jhommy Simanjuntak banyak hal yang ditutup-tutupi Pemprov DKI dalam gelaran tersebut.
Baca Juga: Jokowi Dikabarkan Kembali Rombak Kabinet, Ketua DPD Minta Tak Pengaruhi Kinerja Pemerintah
Salah satu yang ditutupi, kata Jhommy, terkait peminjaman uang di Bank DKI sebesar Rp 180 miliar.
“Itulah, kami kemarin menyampaikan interpelasi itu kan dalam konteks itu. Banyak hal yang ditutupi. Cuman orang-orang melihat interpelasinya seolah-olah sangat, lebih kepada nuansa negatif,” ujarnya pada wartawan, Selasa, 9 November 2021.
Jhonny menyampaikan bahwa pengajuan pinjaman itu sudah dilakukan sejak tahun 2019, tepatnya saat pembahasan APBD perubahan 2020.
Baca Juga: Sejarah Singkat Hari Pahlawan 10 November, Pertempuran Terberat Rakyat Indonesia Melawan Penjajah
Bahkan, saat pembahasan sempat terjadi perdebatan di kalangan anggota dewan.
“Tapi yang waktu itu beredar di ranah banggar, banyak juga pertentangan. PDIP saat itu tidak setuju,” tuturnya.
Itulah awal mula terbongkarnya kejanggalan dalam Formula E sampai PDIP tak menyetujuinya.
“Nah di situlah mulai terbongkar, munculah pro-kontra. PDIP tak setuju. Menurut kita, kenapa sih terburu-buru banget. Kenapa muncul lagi? Kan bicara kekuatan, kalau banyak yang dukung masa kita ngotot terus,” ungkap Jhonny.
Lebih lanjut, salah satu kader PDIP ini mempertanyakan alasan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengajukan pinjaman ke Bank DKI.
Sebab, ajang Formula E tidak masuk ke dalam dedicated program. Dia juga yakin bila Formula E tak jadi digelar tak akan menimbulkan kerugian bagi warga Jakarta.
Kata Jhonny, Formula E hanya kebutuhan bagi orang-orang tertentu.
“Kita melihat itu, inilah sebuah program yang diajukan sebenarnya tidak menjadi kebutuhan tapi hanya memenuhi kebutuhan, bukan kebutuhan masyarakat tapi kebutuhan orang-orang tertentu yang kemungkinan dulu berjasa ke gubernur ketika masa kampanye,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, PSI baru saja membeberkan bahwa Anies pernah memberi surat kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus untuk mengajukan peminjaman uang ke Bank DKI sebesar Rp 180 miliar.
Dana tersebut untuk membayar commitment fee Formula E pada 2019.
Hal ini diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangan tertulis.
“Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata sempat utang untuk membayar commitment fee Formula E pada tahun 2019 sebesar 10 juta poundsterling atau Rp 180 miliar,” ucapnya Senin, 8 November 2021. ***
