Network
Sebab, itu hanya kasus protokol kesehatan (prokes) dan hanya karena ucapan ‘baik-baik saja’.
Terlebih, dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi bahwa Majelis Hakim Kasasi sudah mengakui bahwa dalam kasus RS Ummi tidak menimbulkan keonaran, kecuali hanya ramai di media massa saja.
Selain itu Majelis Hakim Kasasi juga mengakui bahwa Kasus RS Ummi hanya merupakan rangkaian kasus prokes Covid-19.
Baca Juga: Fadli Zon Ditegur Prabowo Akibat Kritik Jokowi, Rocky Gerung: Dia Menjalankan Fungsi Legislasinya
Oleh karena itu, tim advokasi HRS meminta HRS segera dibebaskan.
“Dengan pengakuan tersebut semestinya Majelis Hakim Kasasi menggunakan tafsir resmi keonaran dalam UU 1/1946 tersebut yang sudah tercantum dalam penjelasannya, sehingga seyogyanya IB-HRS dibebaskan,” jelasnya.
Lebih dari itu, tim advokasi HRS juga bakal mengajukan Judicial Review (JR) ke MA terhadap UU 1/1946 sebab dinilai sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian dan sering dijadikan sebagai alat politik untuk jerat orang yang tidak disukai rezim.
Baca Juga: Luhut: Pemerintah Bakal Larang Perayaan Tahun Baru Antisipasi Covid-19 Gelombang III
Sehingga HRS merupakan salah satu korbannya. ***
