Network
Dia menilai keberatan tersebut hanya sebagai respons dari pengusaha yang sudah menyusun penganggaran sebelum akhir tahun.
Terlebih, lanjutnya, tidak semua sektor telah mengalami pemulihan bisnis yang sama, sehingga menimbulkan gejolak dari kalangan pengusaha.
"Ini akhir tahun yang biasanya pengusaha ini sudah mempersiapkan dan melihat kinerja selama ini. Ada juga pengusaha yang belum fit atau sehat dari sisi bisnisnya," tandas Rizal.
Apresiasi terhadap kebijakan Anies Baswesan juga datang dari ekonom Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati.
Ia menilai keputusan Anies merupakan upaya keberpihakan terhadap para pekerja. Nina menyebut langkah Anies merupakan hal yang wajar ketika menggunakan asumsi tertinggi dari kementerian atau lembaga pemerintah pusat sebagai indikator menetapkan besaran UMP.
"Pemda DKI tentu berusaha yang terbaik untuk rakyatnya dengan menggunakan asumsi tertinggi," katanya.
Nina melihat kontroversi terjadi lantaran terdapat area abu-abu dalam PP nomor 36 tahun 2021 terkait persoalan waktu yang belum secara jelas apabila melewati tanggal yang telah ditetapkan.
Nina menyebut perlu ada perbaikan dalam mencari jalan keluar antara pemerintah daerah dan swasta dalam menentukan UMP.
Lebih lanjut Nina menyatakan, pemerintah pusat perlu memberikan ruang revisi dalam penentuan upah yang dinamis dan mengikuti situasi yang tengah terjadi.
