Network
Suharso bahkan menilai, kenaikan UMP 2022 sesungguhnya tidak bisa hanya 1,09 persen seperti menggunakan formula di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dia mengatakan, hal itu juga dirasakan oleh salah satu pengusaha di Jakarta yang pernah berdiskusi dengannya.
"Saya sangat respek dengan beliau (pengusaha). Beliau mengatakan kepada saya enggak mungkin Pak Harso kenaikan UMR itu, UMP itu cuma 1 persen, enggak mungkin, rumusnya itu memang seperti itu berdasarkan PP dan sebagainya. Tapi itu memang enggak mungkin," ujarnya.
Dukungan atas langkah Anies Baswedan juga datang dari Peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufiqurrahman.
Baca Juga: Picu Gelombang Kemarahan, Ukraina Wajibkan Prajurit Wanita Kenakan High Heels
Ia menilai kenaikan UMP DKI Jakarta tersebut dapat berdampak positif karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi kontribusi perekonomian DKI Jakarta kepada nasional mencapai 17 persen.
"Setidaknya ini akan meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikannya sekitar Rp 200 ribuan dan DKI punya kontribusi 17 persen terhadap ekonomi nasional," terang Rizal dalam diskusi bertema 'Bagaimana Nasib Ekonomi Indonesia di Tahun 2022?' di Jakarta, baru-baru ini.
Rizal juga menilai, kenaikan UMP tersebut berpeluang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Khususnya dari sektor konsumsi masyarakat. Mengingat 65 persen perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
"Ini sudah berpeluang besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, termasuk sinyal perbaikan ekonomi di DKI Jakarta maupun secara nasional. Setidaknya bisa memberikan perbaikan ekonomi yang lebih baik," tuturnya.
Meski begitu Rizal tidak menutup mata. Kenaikan UMP yang diumumkan menjelang akhir tahun cukup membuat para pengusaha keberatan.
