Network
GALAMEDIA - Kemiskinan ekstrem menjadi persoalan krusial Provinsi Jawa Barat (Jabar), khususnya dalam menyambut 2022.
Meski perekonomian memang mulai membaik, tapi jumlah kemiskinan ekstrem selama pandemi pun turut bertambah.
Ini merupakan persoalan serius yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya dengan segera supaya jurang kemiskinan tidak semakin lebar.
Demikian dikatakan Ketua Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah (KPED) Jabar Ipong Witono dalam webinar “Outlook KPED Jabar; Strategi Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jabar 2022”, Jumat 31 Desember 2021 lalu.
Pembicara lainnya dalam webinar yang diselenggarakan oleh Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jabar itu adalah Kepala OJK Jabar Indarto Budiwitono, Kepala Perwakilan BI Jabar, Kepala Bappeda Jabar Ferrdy Sifwan Arif, Kepala BPS Jabar Dyah Anugerah Kuswardani, Asda Perekonomian Jabar Taufik BS. Webinar ditutup oleh Wakil Gubernur Jabar UU Ruzhanul Umum.
Baca Juga: Lukai Hati Kate Middleton, Pangeran Harry dan Meghan Markle Masih Marah Gara-gara Foto
Dalam paparannya, Ipong mengungkapkan, KPED Jabar berkomitmen membantu pemerintah dan masyarakat mencari jalan keluar, terobosan, dan inovasi, untuk menangani kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi pentahelik.
"Kita bersepakat untuk sama-sama membantu pemerintah dan masyarakat mencarikan jalan keluar, terobosan-terobosan baru yang tidak konvensional, yang tidak sekadar bantuan sosial, tetapi upaya-upaya untuk mengoreksi kebijakan kita di masa lalu," katanya.
Ia menuturkan, selama pandemi, masyarakat yang memiliki harta berlimpah meningkat.
Di sisi lain, pandemi COVID-19 membuat jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah, termasuk kemiskinan ekstrem.
Oleh karena itu, Ipong meminta semua pihak untuk melihat kembali pembangunan dan proses digitalisasi ekonomi.
Baca Juga: Habib Bahar Didatangi Danrem, Pengamat Internasional: Kalau Percikannya Sampai Keluar, Satu Negara Akan Hangus
"Juga patut kita catat mengenai digitalisasi ekonomi. Apakah digitalisasi ekonomi tersebut akan ikut (melibatkan) mereka yang ada di dasar ekonomi masyarakat kita atau tidak? Jangan sampai dua hal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru memperlebar kesejangan ekonomi,” ucap Ipong.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar, persentase penduduk miskin ekstrem di Jabar terus meningkat selama periode Maret 2020-Maret 2021.
Pada Maret 2020, tercatat 2,71 persen atau 1,35 juta jiwa penduduk Jabar berada dalam kategori miskin ekstrem.
Sedangkan pada Maret 2021, angka tersebut naik menjadi 3,57 persen atau 1,79 juta jiwa penduduk Jabar masuk kategori miskin ekstrem.
Adapun wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Jabar 2021 yakni Kabupaten Karawang, Cianjur, Bandung, Kuningan, dan Indramayu.
Baca Juga: Edy Rahmayadi Larang Pelatih Olahraga Berkumis, Rudi S Kamri: Ini Diskriminasi, Tidak Ada Korelasinya
Ketua Pembina Bina Swadaya, Bambang Ismawan punya solusi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, program pemberdayaan masyarakat di desa-desa miskin bisa dilakukan tanpa biaya besar. Cukup diambil 2% dari Dana Desa.
Bambang mencontohkan program yang dijalankan Bina Swadaya di Kabupaten Batang dengan membentuk beberapa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bergerak di bidang ekonomi guna meningkatkan penghasilan anggotanya.
Bina Swadaya kemudian melakukan pendampingan intensif terhadap KSM-KSM itu.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Jabar Iendra Sofyan mengatakan pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap perencanaan pembangunan.
Baca Juga: Puncak Musim Hujan JanuarI dan Februari, BPBD Jabar Imbau Masyarakat Waspada Bencana Alam
Hal itu berdampak pada perubahan RPJMD 2018-2023. Tema pembangunan Provinsi Jabar pun berubah terutama dari 2020 hingga 2023. Untuk 2022 temanya adalah “Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian”.
Demikian pula dengan prioritas pembangunan Provinsi Jabar.
Menurut Iendra, ada 11 prioritas pembangunan daerah Provinsi Jabar pada 2022-2023.
Mulai dari reformasi sistem kesehatan daerah, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi, sampai penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan.
Kemudian reformasi sistem perlindungan sosial yang terkait langsung dengan kemiskinan.
Meskipun sebelumnya sudah ada masalah kemiskinan, tapi tidak bisa dimungkiri pandemi telah memperparah kondisi tersebut.***
