Network
GALAMEDIA – Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati tetap optimis mampu membayar utang Indonesia.
Diketahui, hingga akhir November 2021, utang pemerintah Indonesia telah mencapai Rp 6.713,24 triliun.
Jumlah tersebut membuat rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 39,84 persen.
Baca Juga: MANTAP! Pemain Tim Nasional Indonesia Mulai Dilirik Klub Asal Korea Selatan
“Sebagian utang yang nanti kita bayar lagi, kalau belanja bagus jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh, pasti bisa bayar lagi utangnya,” ujar Sri Mulyani dilansir Galamedia melalui berbagai sumber Jumat, 7 Januari 2022.
“Termasuk SBSN pasti kita bisa bayar, Insya Allah kembali dengan aman,” sambungnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, mayoritas utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik, yakni sebesar Rp 5.889,73 triliun.
Baca Juga: PDIP Ingin Ahok Geser Anies Baswedan, Hasto Kristiyanto Minta Gibran Rakabuming Tiru Risma
SBN tersebut terbagi lagi menjadi dua jenis, Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Selain itu, Indonesia juga mempunyai utang SBN valas sebesar Rp 1.274 triliun per November 2021.
Ada juga utang yang berasal dari pinjaman sebesar Rp 823,81 triliun, terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,48 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 811,03 triliun.
Untuk kategori pinjaman luar negeri, terdiri dari pinjaman bilateral Rp 302,59 triliun, pinjaman multilateral Rp 463,18 triliun, dan commercial banks Rp 41,26 triliun.
Meski begitu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa rasio utang terhadap PDB masih aman.
Bahkan, katanya, pemerintah masih perlu berutang karena banyak kebutuhan, apalagi di masa pandemi Covid-19 yang belum usai.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak agar defisit anggaran tidak terlalu besar.
“Utang negara sudah (capai) 6.000 (triliun) apakah sudah aman? Dan tidak pernah lihat neraca seluruhnya ada pendapatan, belanja operasi yang dinikmati masyarakat, bansos, subsidi belanja barang, ada dalam bentuk gaji, pegawai negeri, ASN pusat daerah, dan tunjangan,” ucapnya.
Baca Juga: Cara Foto Minimalis dengan HP, Feed Instagram Dijamin Bakal Estetik!
Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, pihaknya terus memberikan pemahaman terhadap publik.
“Makanya ini perlu kita (kasih) pahamkan dan kita ingin terus jelaskan ke publik. Jadi rakyat kalau bertanya kenapa saya bayar pajak, dia tau sebab kita urusin Indonesia bersama-sama,” tandasnya. ***
