Network
GALAMEDIA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyoroti ambang batas pencalonan presiden alias Presidentian Threshold yang tengah ramai diperbincangkan.
Burhanuddin menyebutkan bahwa Presidential Threshold adalah hal tidak lazim bagi negara penganut sistem presidensial seperti Indonesia.
Baca Juga: Dorong Go Global, Olahan Bambu UMKM BRI Berhasil Tembus Pasar Internasional
Oleh karena itu, Burhanuddin mendesak agar Presidential Threshold dihapuskan, sebab akan semakin menggerus kehidupan demokrasi di Indonesia.
Adanya Presidential Threshold, lanjut dosen di UIN Syarif Hidayatullah ini, menjadi semakin aneh ketika dipatok sangat tinggi, yakni 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara pemilu terakhir.
Persyaratan tersebut dinilai aneh karena bersifat pembatasan orang untuk maju sebagai calon presiden. Padahal, konstitusi tidak membatasinya.
“Presidential threshold itu aneh dan tidak lazim di negara lain. Tidak ada pembatasan yang ketat seperti di Indonesia untuk maju sebagai calon presiden,” ujarnya pada wartawan dilansir Galamedia Sabtu, 8 Januari 2022.
Baca Juga: Tiba di Dubai, Postingan Verrell Bramasta di Serbu Warganet: Ketemu Cici Wilo?
Dia menjelaskan, Presidential Threshold memang diterapkan di negara lain, tetapi hanya sebagai syarat untuk menang setelah pemilihan presiden berlangsung.
Sehingga, sambungnya, menjadi aneh ketika Indonesia dengan sistem presidensial justru menjadikan Presidential Threshold sebagai syarat mengajukan calon presiden oleh partai politik.
