Network
Selain harus tepat sasaran, Wapres juga menyoroti masalah data penyaluran bantuan sosial.
"Wapres meminta pendataan rumah tangga yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem dilakukan secara akurat sehingga, nantinya pemberian bantuan sosial ini diharapkan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi lokal dan mendorong turunnya angka kemiskinan," ungkap Masduki.
Sumber data diminta diperbaiki dengan menggunakan sumber utama dari pendataan BKKBN yang relatif baru dan memiliki metode pemeringkatan sebagai masukan bagi perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Baca Juga: KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Suap Pajak, Alexander Marwata: Keduanya Pemberi Suap
"Sekretariat TNP2K yang berada di bawah koordinasi Wapres siap membantu perbaikan DTKS tersebut," ucapnya.
Menurut Wapres, lembaga yang paling kompeten untuk melakukan pendataan ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS).
"Seperti diketahui, pendataan rumah tangga miskin dan rentan yang akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial harus dilakukan dari rumah ke rumah (door to door) untuk seluruh rumah tangga miskin dan rentan, sehingga tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat," ungkap Masduki.
Dia juga menerangkan bahwa Presiden dan Wapres telah menyetujui untuk daerah yang sulit dan belum terjangkau perbankan, penyaluran dapat dilakukan oleh PT Pos.
"Namun untuk daerah yang terjangkau perbankan penyaluran tetap dilakukan melalui bank. Hal ini juga untuk mendukung financial inclusion agar seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang kurang mampu memiliki akses terhadap perbankan sehingga lebih leluasa dalam melakukan kegiatan ekonomi," ungkap Masduki.***
