Network
GALAMEDIA - Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 masih menyisakan polemik sampai saat ini.
Aturan yang dibuat oleh Menaker Ida Fauziah itu kian disorot gara-gara aturan soal dana jaminan hari tua (JHT) baru bisa cair saat usia 56 tahun.
Banyak pihak menilai bahwa kebijakan tersebut tidak adil dan merugikan buruh apalagi buruh yang terkena PHK yang harus menunggu usia 56 tahun baru dapat mencairkan haknya.
Selain itu, banyak kecurigaan juga mencuat bahwa dana tersebut digunakan pemerintah sehingga hak buruh terkesan ditahan lewat aturan baru itu.
Baca Juga: Bandung Disergap Banjir, Polantas Terjebak Derasnya Air yang Meluap di Jalan Kopo
Sedianya, aturan tersebut akan mulai berlaku pada 4 Mei 2022 mendatang meskipun kini menuai banyak penolakan dan diminta agar dicabut.
Di tengah polemik tersebut, Istana lewat Kantor Staf Kepresidenan akhirnya angkat bicara.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ikut menyayangkan munculnya polemik soal JHT seperti terjadi saat ini.
Moeldoko juga menyebut bahwa pemerintah sudah menyiapkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan mengajak masyarakat melihat sisi positif dari aturan baru tersebut.
"Permenaker ini muncul untuk menghindari tumpang tindih antara JHT dengan JKP," kata Moeldoko dalam keterangannya Jumat, 18 Februari 2022.
Baca Juga: Indra Kenz Jadi Tersangka? Kasus Binary Option Binomo Naik ke Tahap Penyidikan
Moeldoko juga memastikan bahwa pemerintah berkomitmen melindungi pekerja yang mengalami PHK.
Dia pun membeberkan berbagai skema yang dibuat misalnya dengan pemberian pesangon, uang penghargaan masa kerja sampai JKP.
Sementara JHT kata dia, pemerintah ingin memastikan bahwa pekerja memiliki finansial yang cukup di masa tua.
Dalam keterangan yang sama ia juga meminta masyarakat tak khawatir soal JHT dan memastikan bahwa keterjaminan manfaatnya sangat kuat.***
