Network
GALAMEDIA - Aktivis politik Eggi Sudjana meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera tobat atas perbuatannya selama menjabat sebagai Presiden Rebulik Indonesia.
Eggi Sudjana menyatakan, ada tiga jenis tobat yang bisa dilakukan Jokowi yang kini menjabat Presiden Republik Indonesia.
Pertama, mengakui kesalahan. Kedua, tidak akan mengulangi lagi kesalahan. Ketiga, segera ganti sikap atau kebijakan, kata Eggi Sudjana yang selama ini dinilai merugikan rakyat.
"Anda sadar diri, petitum saya kasih kesempatan untuk taubat," ucap Eggi Sudjana ketika menjadi narasumber kanal YouTube Refly Harun yang diunggah pada Minggu 20 Februari 2022.
Menurut Eggi Sudjana, pernyataan terbaik yang bisa dilakukan oleh Jokowi adalah mundur sebagai Presiden secepatnya. Jika tidak, kata dia, akan terjadi seusuatu yang tidak menyenangkan.
Baca Juga: Red Velvet Umumkan Akan Gelar Konser Bertajuk '2022 The ReVe Festival: Prologue' Pada 20 Maret Ini
"Kalau enggak mau tobat Anda mundur. Kalau enggak nanti rakyat bergerak," ucapnya.
Dalam skala lebih sempit, Eggi Sudjana mengkritik kebijakan Jokowi sebagai presiden yang tidak memiliki konsep dalam menerapkan sistem lingkungan hidup keberlanjuta.
Dikatakan Eggi, Menteri Lingkungan saat ini bahkan tidak memiliki program kerja yang bisa menjamin kehidupan jangka panjang bagi masrayakat Indonesia.
"Ini kan kita tahu teori Lingkungan Hidup kan harus sustainable. Kalau enggk, untuk apa bicara lingkungan hidup. Tapi (Pemerintah) kita sekarang kelolanya lingkungan hidup digabung sama kehutanan. Enggak bisa itu," ujar Eggi Sudjana.
Baca Juga: Habib Bahar Bakal Berhadapan dengan 12 Jaksa Senior di Sidang Kasus Penyebaran Berita Bohong
Lebih lanjut, Eggi Sudjana juga menyinggung penyediaan energi yang dilakukan Pemerintah Indonesia yang tidak pernah adil kepada masyarakat.
Dituturkan Eggi Sudjana, ketidakadilan penyediaan energi terlihat dari sikap PLN yang cenderung selalu menegur warga yang telat bayar listrik ketimbang menghadirkan pelayanan aliran listrik yang prima kepada masyarakat.
"kita telat bayar sedikit aja didenda. Tapi bagaimana dengan mendistribusikan listrik untuk kesejahteraan? tidak ada," tandasnya.(Anisa Larasati Supriyati)***
