Luhut Diduga Jadi Dalang Penundaan Pemilu 2024 ProDem Langsung Bahas Soal Korupsi

- 3 Maret 2022, 11:03 WIB
Luhut Diduga Jadi Dalang Penundaan Pemilu 2024 ProDem Langsung Bahas Soal Korupsi/Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Diduga Jadi Dalang Penundaan Pemilu 2024 ProDem Langsung Bahas Soal Korupsi/Luhut Binsar Panjaitan /Luhut.Pandjaitan

GALAMEDIA - Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem) Iwan Sumule menyoroti terseretnya nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam polemik penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Iwan Sumule bertanya-tanya, kenapa pemerintah sangat ‘ngotot’ menunda Pemilu 2024, bahkan melalui tangan Luhut.

Hal tersebut disampaikan Iwan Sumule melalui akun Twitter pribadinya @KetumProDEMnew dilansir Galamedia Kamis, 3 Maret 2022.

“Aneh, kenapa pemerintah lewat Luhut ngotot tunda pemilu?” ujarnya.

Iwan kemudian menyindir pemerintahan dengan menyinggung korupsi. Kata dia, seharusnya pemerintah tidak korupsi dan kelola negara dengan baik, agar memiliki dana untuk menyelenggarakan Pemilu 2024.

Baca Juga: RESMI, Kim Kardashian Menjanda Lagi

“Makanya jangan korupsi, kelola negara dengan benar, supaya punya uang selenggarakan pemilu,” timpalnya.

Sebuah informasi menyebutkan bahwa Luhut sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk membahas usulan penundaan Pemilu 2024.

Informasi yang beredar menyebut, Luhut meminta agar Zulhas mendukung usulan itu dan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah setuju.

Baca Juga: Tergeletak di Lahan Kosong, Geger Temuan Mayat Perempuan di Arcamanik Bandung

Kemudian, Zulhas diminta mengemukakan usulan tersebut di hadapan masyarakat.

Beberapa waktu lalu, Zulhas memang menyuarakan usulan penundaan Pemilu 2024, kompak dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Zulhas mengatakan ada beberapa alasan mengapa Pemilu 2024 perlu diundur.

Baca Juga: KSAD Dudung Minta Tidak Undang Penceramah Radikal, Tokoh NU: Kenapa Sering Bicara Agama Pak?

Pertama, Jokowi dinilai masih yang terbaik berdasarkan hasil survei. Kedua, situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai dan memerlukan perhatian khusus.

Berikutnya, kondisi perekonomian yang belum stabil. Hal ini membuat pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.

Baca Juga: Angelina Sondakh Akhirnya Bebas dari Penjara, Ini Kata Pertama yang Diucapkan

Keempat, perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi. Di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia.

Lalu, anggaran Pemilu yang justru membengkak dari rencana. Efisiensi lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Terakhir yang tidak kalah penting, keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi.  ***

 

Editor: Muhammad Ibrahim


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah