Network
Perang Rusia-Ukraina secara tidak langsung lanjut Eisha, memengaruhi stabilitas makro ekonomi dengan adanya kenaikan harga komoditas, termasuk minyak mentah bisa menyebabkan inflasi.
“Karena dapat mendorong kenaikan biaya energi, juga biaya produksi dan harga-harga barang. Di saat daya beli belum dapat pulih seperti sebelum covid-19, menjaga daya beli masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah.” Ujarnya.
Jika kenaikan harga ke depan persistent dan sangat terasa sekali terhadap daya beli masyarakat, maka subsidi berfungsi sebagai bantalan agar masyarakat tidak jatuh lebih dalam kemiskinan.
Peran pemerintah memberikan bantalan/safe guard untuk masyarakat yang memang perlu dibantu (masyarakat kurang mampu) ketika shock terjadi (kenaikan harga). Artinya, subsidi pemerintah akan naik.
Baca Juga: Digadang-gadang Maju di Pilpres 2024, Firli Bahuri: Mohon, Jangan Ganggu Saya
Kenaikan harga minyak dunia, dan komoditas mempengaruhi anggaran pemerintah.
“Alokasi anggaran untuk subsidi energi sekitar Rp134,02 triliun, yang terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 Kg sebesar Rp. 77,54 triliun dan subsidi listrik Rp. 56,47 miliar lainnya. Kenaikan harga minyak, akan berdampak pada pos anggaran negara, baik di sisi pendapatan dan pengeluaran,” Imbuhnya.
Eisha juga mengingatkan jika harga minyak bumi secara persistent di level yang tinggi di atas $100 per barel, maka dan harga bahan pokok meningkat, kenaikan harga-harga yang tidak dapat dihindari, pemerintah misal dalam bentuk intervensi harga, pemberian subsidi, bantuan sosial, akan memberikan tekanan defisit APBN.
“Sehingga perlu APBN perlu dikelola dengan tepat dan efisien, dengan memprioritaskan pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Di sisi pasar keuangan ke depan resiko masih uncertain, dengan adanya resiko inflasi dan perlambatan pertumbuhan karena perang ini merubah stance kebijakan dari Bank Central di negara maju, seperti AS dan EU.***
