Network
GALAMEDIA- Setelah melalui proses yang cukup panjang, pembangunan Pasar Rakyat Leles di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut yang sebelumnya pernah mangkrak akhirnya tuntas juga dan diresmikan oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Republik Indonesia, Jerry Sambuaga, Rabu 30 Maaaret 2022.
Jerry mengatakan, bahwa kunjungannya ke Kabupaten Garut kali ini adalah dalam rangka peresmian Pasar Leles yang sudah diagendakan sejak lama, untuk memastikan sentra aktivitas perdagangan masyarakat khususnya di Kecamatan Leles dapat terpenuhi.
Jerry berharap, dengan adanya program digitalisasi yang bekerja sama dengan beberapa stakeholder salah satunya Bank Indonesia, transaksi pembayaran yang dilakukan di pasar bisa menggunakan sistem pembayaran digital yaitu Qris.
Baca Juga: Aktivis 98 Bandung Tegas Tolak Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode
"Selain praktis pembayaran melalui sistem pembayaran digital, juga dapat mengurangi kontak fisik antara pembeli dan penjual terutama di masa pandemi Covid-19," ujarnya saat meresmikan Pasar Leles di Kecamaatan Leles, Kabupaten Gaaut, Rabu 30 Maret 2022.
Menurut Jerry, hal itu merupakan salah satu bentuk bagaimana komitment dari pemerintah daerah Garut dan juga dari pusat untuk sama-sama bersinergi memastikan bahwa pasar itu menjadi sumber aktivitas yang baik dan bisa menyehatkan khususnya di tengah pandemi Covid-19.
Sementara itu, Bupati Garut, Rudy Gunawan, secara khusus menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat atas keterlambatan peresmian Pasar Leles ini.
Baca Juga: Tak Ada Hujan, Tiba-tiba Tebing di Rongga KBB Longsor Menewaskan Seorang Penambang
Ia berpesan, agar Pasar Leles ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Silahkan bapak dan ibu menggunakan tempat ini, bapak-ibu hanya membayar retribusi dan ketentuan lain melalui mekanisme yang diatur oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta dengan IWAPA (Ikatan Warga Pasar) setempat," ucapnya.
Rudy menyebutkan, sesuai dengan hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 terkait fasilitas yang kurang, pihaknya berjanji, ke depan akan mengoptimalisasi fasilitas pasar-pasar milik pemerintah daerah.
Ia juga berterimakasih kepada pemerintah pusat yang selalu mendukung program dari pemerintah daerah.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Garut, Nia Gania Karyana, mengatakan bahwa Kabupaten Garut memiliki 15 pasar di mana 13 pasar milik pemerintah daerah, dan 2 pasar milik perusahaan (swasta).
"Sudah 3 pasar yang direvitalisasi, anggarannya bisa mencapai 100 miliar, yaitu Pasar Wanaraja, Samarang, termasuk juga Leles yang di bangun melalui 4 tahap," kata Nia Gania.
Baca Juga: Terkuak! Peneliti Temukan Galaksi Buah dan Sayuran di Luar Milky Way
Selain itu, terang Gania, pihaknya juga pernah menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Kementerian Perdagangan untuk membangun 3 pasar desa di Kabupaten Garut, salah satunya Pasar Pancasura yang berlokasi di Kecamatan Singajaya.
Salah seorang pedagang telur di Pasar Leles, mengaku sangat terbantu dengan adanya revitalisasi Pasar Leles ini. Ia berharap, dengan telah direesmikanya Passar Leles ini kedepan perekonomiannya bisa menjadi lebih baik lagi.
"Manfaatnya ya bagus pertama perekonomian lebih baik ya," ucapnya.
Rugikan Negara
Sebagaimana diketahui, pada 2018 lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menyiapkan anggaran sebesar Rp 24 miliar untuk merevitalisasi Pasar Leles yang di bagi dalam dua tahap.
Namun dalam perjalanannya, proyek revitalisasi Pasar Leles senilai puluhan miliar itu berpotensi merugikan negara hingga kurang lebih Rp 800 juta. Potensi kerugian negara tersebut, didapat dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kerugian negara Rp 670 juta lebih, ditambah denda-denda jadi kurang lebih Rp 800 juta,"ujar Bupati Garut, Rudy Gunawan, beberapa waktu lalu.
Menurut Rudy, proyek pembangunan Pasar Leles tersebut, Pemkab Garut sangat dirugikan besar. Selain potensi kerugian negara, Pemkab juga dirugikan dalam sisi waktu pembangunan.
"Kebanyakan (pemborong), mereka itu di sub kontraktorkan, makanya kedepan kita ada klausul kalau di sub kon kan, kita tidak akan bayar," tegasnya.***
