Network
GALAMEDIA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng pada pertengahan tahun 2022 ini memakan anggaran negara hingga mencapai Rp6,9 triliun.
Anggaran untuk penyaluran BLT minyak goreng pada pertengahan tahun ini disiapkan langsung oleh Kementerian Keuangan.
BLT minyak goreng sendiri akan mulai disalurkan kepada masyarakat mulai bulan April, Mei hingga Juni.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu merincikan, anggaran Rp6,9 akan dipecah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp6,15 triliun dan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebesar Rp0,75 triliun.
Baca Juga: Lindungi Ratu Elizabeth dari Andrew, Pangeran William Ajak Kate Middleton Pindah ke Windsor
“Kebutuhan anggarannya ini untuk KPM PKH Rp6,15 triliun dan PKL makanan Rp0,75 triliun, jadi total Rp6,9 triliun,” paparnya seperti dikutip Galamedia dari Antara pada hari Senin, 4 April 2022.
Febrio mengungkapkan bahwa bakal ada dua kelompok masyarakat yang menerima BLT minyak goreng.
Dua kelompok masyarakat tersebut yakni 20,5 juta KPM PKH dan 2,5 juta PKL makanan.
Baca Juga: Dunia Hari Ini: Warga Jerman Nekat 90 Kali Divaksin demi Jualan Kartu Vaksin Covid-19 Palsu
Kebutuhan anggaran untuk KPM PKH sebesar Rp6,15 triliun sedangkan untuk PKL makanan sebesar Rp0,75 triliun sehingga totalnya adalah sebesar Rp6,9 triliun.
Febrio mengtakan, BLT minyak goreng akan diberikan pada April, Mei, dan Juni, sebesar Rp100 ribu per bulan per KPM, yang dibayarkan sekaligus pada April 2022, sehingga KPM mendapat Rp300 ribu guna memenuhi kebutuhan selama Ramadhan.
"Pada April ini kita akan bekerja cepat supaya langsung disalurkan pada April. Apalagi ini bulan Ramadhan supaya rumah tangga bisa tertopang,” tegasnya.
Penyaluran BLT minyak goreng bagi 20,5 juta KPM PKH akan dilakukan oleh Kementerian Sosial baik melalui PT Pos, Himbara, dan PKH murni. Sementara penyaluran BLT minyak goreng kepada PKL makanan akan dibantu oleh TNI dan Polri di lapangan.
Ekonom Senior Chatib Basri menyatakan keputusan pemerintah untuk memberi BLT minyak goreng sudah tepat.
Sebab BLT minyak goreng akan dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga: BAHAR Smith Dihadirkan ke Persidangan Kasus Penyebaran Berita Bohong, Sidang Digelar di PN Bandung
Menurut Chatib, kebijakan pemberian subsidi melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada minyak goreng beberapa waktu lalu justru kurang tepat karena seluruh kalangan masyarakat dapat menikmatinya.
“Price control itu di mana-mana tidak akan bisa jalan. Kalau harganya di-set di bawah biaya produksi, barangnya akan hilang. Itu menjelaskan kenapa HET kemarin membuat minyak goreng hilang,” pungkasnya.***
