Network
GALAMEDIA - Bupati Bandung Dadang Supriatna diminta untuk mengevaluasi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) demi Kabupaten Bandung yang lebih baik.
Saat ini, diduga sejumlah program kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Bandung tercium berbau monopoli dan penuh kepentingan.
Bahkan, ada juga beberapa program kegiatan pemerintahan yang terkesan dibawa-bawa ke ranah politik.
Dugaan itu disampaikan Ketua DPC Manggala Garuda Putih, Robby Anbia S S.E.
Baca Juga: Pendataan Pendatang Baru di Kota Bandung
Ia mencontohkan beberapa program kegiatan yang dilaksanakan setiap SKPD yang ada di Kabupaten Bandung.
"Beberapa program terkesan dimonopoli dan penuh kepentingan. Salah satunya di Dinas PUTR dalam pelaksanaannya terkesan tidak transparan kepada publik," tutur Robby, Senin, 9 Mei 2022.
Dari hasil informasi yang diperoleh, kata Robby, pihaknya menduga pelaksanaan sejumlah kegiatan di Dinas PUTR Kabupaten Bandung didominasi para pemangku kebijakan.
"Kami menilai sudah terlahir kekuatan satu kepentingan untuk bersekongkol guna mencari keuntungan secara bersama," jelas Robby.
Robby mencontohkan, ada beberapa ruas jalan yang sampai saat ini tak kunjung dilakukan perbaikan. Padahal jika diperhatikan, aumber anggaran dari provinsi dan APBD sudah terlokasikan untuk kegiatan yang dimaksud.
Baca Juga: Tingkatkan Produktivitas di Asia Tenggara, Perusahaan Perancis Gandeng Logistik E-Commerce
"Beberapa kali kami melakukan audensi namun hasilnya kurang memuaskan, tak seperti apa yang kami harapkan, bahkan kepala PUTR tak kunjung memberikan jawaban," ungkapnya.
Memperhatikan hal tersebut, ujar Robby, pihaknya akan melakukan aksi damai guna menyampaikan aspirasi di depan publik.
Tuntutannya yakni mendesak Bupati Bandung mencopot Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung dari jabatannya dan melakukan evaluasi kinerja setiap SKPD demi menjadikan Kabupaten Bandung lebih baik.
"Kami sampaikan ke Bupati Bandung, bahwa dengan sudah mendekatnya tahun politik kami sebagai masyarakat Kabupaten Bandung menyoroti pelayanan terhadap masyarakat atau yang lainnya jangan terlalu di bawa ke suasana politik," ujar Robby.***
