Network
GALAMEDIA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600 ribu personel yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Sebab keluarga berisiko stunting di Indonesia jumlahnya mencapai 21,9 juta keluarga.
Kepala BKKBN, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) mengatakan, 600 ribu personel bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
"Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Mari kita bekerja secara optimal," kata Hasto usai apel siaga TPK Bergerak di Alun-alun Subang, Kamis, 12 Mei 2022.
Baca Juga: Didukung 30 Cabor, Yakub Kembalikan Formulir Pendaftaran Bakal Calon Ketum KONI KBB
Hasto didampingi Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko, Menko PMK, Muhadjir Effendy, Gubernur Jabar dan Isteri serta undangan lainnya. Apel siaga ini juga diikuti oleh kelompok TPK secara Daring di 514 Kabupaten/Kota.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen.
Hasto menyebut angka ini masih lebih tinggi dari standar WHO sebesar 20 persen dan jauh dari target tahun 2024 yakni sebesar 14 persen.
Untuk itulah, data keluarga beresiko stunting memerlukan verifikasi, validasi, dan sekaligus pemutakhiran (updating), agar pemerintah mempunyai data sasaran yang valid dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran pendampingan keluarga maupun intervensi terhadap keluarga beresiko stunting yang terdiri dari ibu hamil, balita (0-59 bulan), baduta (0-23 bulan).
Dalam proses pemutakhiran data, keluarga-keluarga yang ditemui TPK diharapkan dapat memberikan data yang akurat, sesuai kondisi sebenarnya. Petugas verifikasi dan validasi (verval) akan mencatat dan melaporkan adanya pemutakhiran atau perbaikan data keluarga sasaran, menggunakan formulir keluarga berisiko stunting.
