Network
GALAMEDIA - Kabupaten Garut darurat pelayanan publik. Hal ini disampaikan langsung Bupati Garut, Rudy Gunawan.
Rudy menyampaikan hal tersebut di hadapan para kepala SKPD saat membuka Bimbingan Teknis Pendampingan Tingkat Kepatuhan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut Tahun 2022, di Ruang Rapat Setda Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 19 Mei 2022.
"Saudara-saudara sekalian, hari ini saya nyatakan Garut darurat pelayanan publik. Ini kata-kata ini adalah kata-kata pedas bukan dari LSM, tapi saya selaku penanggung jawab pemerintahan ini," ujarnya, Kamis 19 Mei 2022.
Baca Juga: TARIF LISTIK Naik Lagi Tahun Ini, Menkeu Sri Mulyani Beri Bocoran dan Alasannya
Menurut Rudy, pernyataan ini dilontarkannya karena saat ini Pemkab Garut mengalami penurunan klasifikasi dari pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Rudy menyebutkan, dulu dari 4 dinas agregatnya adalah 87, tapi sekarang agregatnya turun jauh sampai 20 poin. Oleh sebab, pihaknya berharap bahwa hal ini menjadi perhatian semua.
Rudy menuturkan, bahwa Ombudsman diberikan kekuasaan oleh undang-undang untuk memanggil siapapun, bahkan merekomendasikan dan memberikan sanksi termasuk sanksi hukuman.
"Nah oleh sebab itu saya berharap, nanti kita akan melakukan upaya-upaya mitigasi yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik pun harus dimitigasi, jadi ada risiko-risiko yang harus dihitung supaya kita nanti memberikan pelayanan yang maksimal," ucapnya.
Baca Juga: Eropa Waspada Cacar Monyet, di Portugal 5 Orang Terinfeksi
