Network
"Program co-firing biomassa ini spesial, karena berbasis kerakyatan. PLN bersinergi dengan kampus, komunitas, lembaga sosial, BUMN lain, dan ratusan ribu masyarakat sebagai bagian kekuatan untuk menegakkan energi bersih dalam rangka transisi energi," jelasnya.
Darmawan juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam rantai pasok co-firing biomassa. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan hutan energi serta pengelolaan sampah rumah tangga menjadi biomassa bisa menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru.
"Karena kebutuhannya sangat besar, 450 ribu ton tahun ini dan 2,2 juta ton di tahun depan. Harapannya, semua itu bisa disediakan oleh rakyat dan dampaknya akan kembali kepada rakyat," terangnya.
Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan, Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan bahwa mayoritas penggunaan biomassa saat ini masih dipasok dari limbah. Yakni dari serbuk gergaji, tandan kosong sawit, sekam padi, dan sampah. Untuk itu PLN perlu mengembangkan pasokan biomassa yang lebih sustain dengan penanaman hutan tanaman energi.
"Kita perlu membangun rantai pasok yang terintegrasi. Mulai dari unit-unit di daerah, anak perusahaan, hingga masyarakat. Mulai dari penanaman hutan, pengangkutan, hingga pemanfaatan dalam PLTU-nya," paparnya.
Baca Juga: Neymar Didepak dari PSG hingga Ditawarkan ke Manchester City, Pep Guardiola: Saya Sungguh Menyesal
Ia menganggap program co-firing biomassa adalah smart choice karena mampu meningkatkan bauran EBT dan sekaligus memanfaatkan aset pembangkit yang dimiliki PLTU. Program ini sendiri dditargetkan menyumbang 3,5% bauran EBT dengan memanfaatkan 10,2 juta ton biomassa untuk 52 PLTU batu bara di tahun 2025.
PLN telah melakukan uji coba co-firing di 47 PLTU. Sampai pertengahan Juni 2022 sudah ada 32 PLTU yang menggunakan biomassa dan ditargetkan mencapai 35 PLTU di akhir tahun. Langkah tersebut akan menghabiskan 540 ribu ton biomassa dan mengurangi emisi karbon sebesar 529 ribu ton.
"Dalam menjaga keberlanjutan pasokan, kami telah mengembangkan pilot plan di beberapa daerah. Melalui pendampingan, perencanaan, pengelolaan, hingga komersialisasi. Ini merupakan program kerakyatan yang akan memberikan multiplier effect pada daerah melalui peran serta masyarakat," tambahnya.***
