Network
GALAMEDIA - Grafik kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap akses internet semakin melonjak. Terlebih saat ini dihadapkan pada era new normal atau tatanan baru seiring dengan pandemi Covid-19.
Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas mendesak pemerintah, dalam ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan telekomunikasi. Ia pun menitik beratkan penyediaan di daerah terpencil.
Disampaikan Yan, di masa pandemi Covid-19 banyak aktivitas masyarakat dilakukan secara daring atau online karena adanya pembatasan jarak. Bahkan proses kuliah dan belajar anak sekolah pun menerapkan hal itu.
Baca Juga: 9,1 Juta Jiwa Penduduk Bumi Terinfeksi Corona, Indonesia di Posisi 29
Tidak menutup kemungkinan, ujarnya, kondisi ini akan terus berlanjut di era new normal. Sayangnya, sebagian wilayah di Indonesia masih kesulitan mendapatkan akses internet yang memadai.
"Kita tahu, yang paling dibutuhkan di masa seperti saat ini adalah akses internet," ungkap Yan.
"Namun kita ketahui banyak di wilayah Indonesia mengalami kendala untuk mendapatkan akses internet," sambung dia seperti dilansir dari laman resmi DPR, Selasa, 23 Juni 2020.
Sebelumnya, Yan mengungkapkan pernyataannya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo, KPI dan Dewan Pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2020.
Baca Juga: Rupiah Diprediksi Tertekan di Tengah Sentimen Negatif Covid-19
Yan mencontohkan, di wilayah Papua dari 28 kabupaten dan kota, menurutnya, hanya 5 kabupaten yang bisa menjalankan sistem pembelajaran online.
"Saya yakin, hal ini tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Karena itu, kami berharap ada terobosan dari Pak Menteri (Menkominfo)," harap dia.
"Digitalisasi butuh peningkatan infrastruktur telekomunikasi, sehingga akses internet untuk belajar online dan kepentingan lainnya, bisa diakses seluruh masyarakat," kata politisi Partai Gerindra itu menyambung pembicaraannya.
Lebih lanjut dia menambahkan, Komisi I DPR RI mendukung peningkatan kebutuhan tambahan anggaran Kominfo TA 2021 sebesar Rp 16,8 triliun dari total kebutuhan anggaran Kominfo sebesar Rp 22,5 triliun.
Baca Juga: Mengungkap Lompatan Besar dari iOS 14 yang Baru Dirilis Apple
Penambaham anggaran tersebut akan digunakan untuk percepatan digitalisasi nasional. Di antaranya, percepatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T.
Termasuk juga pengadaan fasilitas percepatan penggelaran infrastruktur oleh operator komunikasi di wilayah 3T, digitalisasi penyiaran, dukungan layanan pos logistik serta pengembangan ekonomi digital.
Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Dengan begitu, target Indonesia merdeka sinyal bisa terealisasi dengan baik.
"Akses internet melalui 4G, kita ketahui masih ada 15 ribu desa atau kelurahan yang belum mendapatkan akses. Kami berharap bukan saja sekedar data yang disajikan Pak Menteri, tetapi harus terus melakukan evaluasi," tuturnya.
Baca Juga: Kabar Baik, Nol Penambahan Pasien Positif Corona di Kota Bandung
"Jadi jangan selalu fokus dengan pengadaan akses, sehingga target Indonesia merdeka sinyal bisa benar-benar terealisasi 5 sampai 10 tahun ke depan," pungkas legislator dapil Papua itu.
Anggota Komisi I DPR RI, Lodewijk F. Paulus berpendapat, saat ini pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni sekaligus aman sangat diperlukan. Politisi Partai Golkar itu pun mendorong agar pemerintah membangun infrastruktur telekomunikasi digital yang aman.
"Kita butuh infrastruktur teknologi komunikasi misalnya pengadaan sendiri satelit. Bagaimana kita bisa terlibat dalam digitalisasi, namun harus aman," tandasnya. ***
