Network
Ia mengungkapkan, kondisi itu kemudian berpengaruh pada jalur zonasi PPDB. Berdasarkan hasil penelusurannya, masih ditemukan adanya indikasi kecurangan seperti dari penetapan titik kordinat.
Sekolah yang selama ini dianggap favorit, katanya, tetap menjadi incaran dan dibanjiri peminat meskipun di sekitar sekolah itu sangat jarang permukiman penduduk.
"Ini hal yang aneh. Bahkan ada yang tertera jarak rumahnya kurang dari 500 meter atau puluhan meter dari sekolah. Padahal di sekitar sekolah itu jarang sekali ada permukiman penduduknya," ungkap Aa Maung.
Baca Juga: Tembus Baja Setebal 3 cm, Senapan Asal Rusia Ini Bisa Menjangkau Sasaran Sejauh 7 Kilometer
Kondisi itu di mata dia pada akhirnya menimbulkan gejolak permasalahan bagi mereka yang merasa dirugikan. Para orang tua siswa pun banyak yang mengeluhkan dan menduga ada indikasi kecurangan, khususnya soal penggunaan Kartu Keluarga 'aspal' atau asli tapi palsu.
"Ini harus menjadi perhatian serius dan segera diselesaikan oleh pemerintah agar ke depannya tak lagi ada hal-hal seperti itu," tuturnya.
Melihat kondisi yang terjadi, Aa Maung pun menyimpulkan jika pandangan orang tua tentang sekolah favorit tak berubah. Stigma sekolah favorit tetap tak bisa dihapuskan meski aturan mengenai jalur zonasi sudah diterapkan.
Baca Juga: IKA UPI Minta Mas Menteri Masukan LPTK dalam Road Map Pendidikan
Padahal tujuan awal pemerintah menetapkan jalur zonasi PPDB adalah untuk menghapuskan stigma soal sekolah favorit sehingga kualitas pendidikan bisa dirasakan lebih merata.
"Jadi asumsi saya, padangan orang tua terhadap sekolah favorit tetap tak bisa dihilangkan. Mereka cenderung ingin memasukan anaknya ke sekolah yang sebelumnya dianggap favorit," tuturnya.
