Network
GALAMEDIA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya bereaksi terkait catatan Ombudsman RI mengenai adanya rangkap jabatan sejumlah komisaris BUMN. Tercatat terdapat 397 komisaris BUMN dan 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang rangkap jabatan.
Erick menyatakan, perkara rangkap jabatan di BUMN dan anak perusahaannya sudah terjadi sejak lama. Namun begitu, dia mengatakan perkara rangkap jabatan bukanlah masalah serius. Bahkan, hal itu bagian dari sinergitas Kementerian BUMN dengan kementerian lainnya.
"Hal yang kita lihat kenapa banyak rangkap jabatan di BUMN, karena suka tidak suka banyak BUMN perlu juga sinergitas juga dengan kementerian lain," ucap Erick dikutip dari akun Instagramnya @erickthohir, Ahad (12/7/2020).
Baca Juga: Awas Hati-Hati di Tanjakan Makam Godog, Jalan Menuju Obyek Wisata Batu Lampar Ini Rawan Kecelakaan
Erick mencontohkan perihal kerja sama yang dia maksud. Seperti, di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindoo. Kata Erick, Pelindo itu mengelolah pelabuhan, tetapi banyak pelabuhan yang lain juga dimiliki oleh pemerintah langsung. Bahkan, tarif pengembangan pelabuhan juga diperlukan izin, hal seperti itu justru dianggap lumrah.
"Seperti di Pertamina juga, ada perwakilan Kementerian Keuangan karena terutama Pertamina dan PLN sendiri sangat besar sekali yang namanya subsisi, jadi ini bagian dari pengawasan juga. Saya pikir ini sesuatu yang lumrah," ujarnya.
Meski begitu, Erick membantah adanya kekhawatiran akan terjadinya konflik kepentingan bila perkara rangkap jabatan dibiarkan. Menurutnya, hal itu bisa diatasi pihaknya. Pasalnya, ada penerapan check and balance yang dia terapkan. Di mana dalam penerapan itu baik dirut atau pun komisaris ikut diawasi pihaknya.
Baca Juga: Prabowo Beri Nama Rantis 4x4 Teranyar Produk PT Pindad Maung
Bahkan, Erick mengklaim dengan adanya langkah reformasi birokrasi, justru membawa Kementerian BUMN dan perusahan pelat merah ke arah yang lebih baik lagi.
"Biasanya saya melakukan check and balance dengan melakukan rapat dengan dirut secara terpisah, dalam arti komisaris lain gak ikut, dan ini juga bagian juga dari dirut diawasi. Alhamdulillah kita lihat reformasi yang ada selama ini, sekarang di PLN sangat berjalan. Misalnya PLN punya Direktur Marketing, kan selama ini PLN itu monopoli, sekarang PLN sudah jualan listrik," katanya.***
