Network
"Di perairan yang mengelilingi Tepi Vanguard (lepas pantai Vietnam), Dangkalan Luconia (lepas pantai Malaysia), perairan di ZEE Brunei, dan Natuna Besar (lepas pantai Indonesia)," ungkap Pompeo.
David Stilwell, Asisten Sekretaris Negara untuk Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik mengatakan, perusahaan-perusahaan negara China yang mendukung 'intimidasi' militer di Laut China Selatan adalah East India Company (VOC) modern. VOC adalah organisasi dagang Belanda pada masa kolonial.
Baca Juga: Hilang Sejak Kamis Sore, Aulia Ditemukan dalam Toren Penampungan Air
"Sejumlah perusahaan pariwisata, telekomunikasi, perikanan dan perbankan yang dimiliki oleh pemerintah China berinvestasi di beberapa cara yang memungkinkan klaim dan perundungan ilegal Beijing," terang David dalam diskusi virtual yang digelar oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS), Selasa, 14 Juli 2020.
David menyebut, armada kapal nelayan China di Laut China Selatan kerap beroperasi sebagai milisi maritim di bawah perintah militer China. Mereka melecehkan dan mengintimidasi yang lain sebagai alat koersi negara yang penuh kekerasan.
"Perusahaan-perusahaan negara tersebut serupa dengan VOC jaman modern," tegasnya.
Baca Juga: Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka Calon Wali Kota Solo dari PDIP
Ketegangan di Laut China Selatan telah terjadi tahun ini antara China dengan Vietnam dan Malaysia, yang membuat Amerika Serikat mengirim kapal perangnya.
Sementara itu, menyikapi pernyataan pihak AS, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengungkapkan kekhawatiran Indonesia terkait ketegangan di wilayah sengketa Laut China Selatan.
Retno mengatakan hal itu dalam konferensi pers, Kamis 16 Juli 2020. Ia menuturkan, Indonesia meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk suasana di wilayah Laut China Selatan.
