Network
GALAMEDIA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia berdaulat penuh atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) RI di dekat perairan Natuna yang memang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.
Hal itu diungkapkan Retno terkait adanya ketegangan yang terus meningkat di perairan kaya sumber daya alam itu, terutama antara China dan Amerika Serikat.
Kedua negara itu saling mengecam terkait manuver masing-masing, seperti latihan militer hingga pengerahan armada laut ke perairan tersebut.
Baca Juga: Kunjungi Pangandaran, Kapolres Ciamis Lakukan Ini
"Indonesia prihatin dengan ketegangan yang meningkat di Laut China Selatan. Posisi Indonesia di Laut China Selatan jelas dan konsisten. Posisi Indonesia terhadap hak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) kami juga sangat jelas dan konsisten," kata Retno dalam jumpa pers virtual di Istana Presiden pada Kamis (16/7/2020).
Retno menegaskan posisi Indonesia terkait ZEE dan wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan konsisten berdasarkan Konvensi Hukum Kelautan PBB (UNCLOS) 1982.
"Posisi Indonesia ini juga didukung oleh putusan arbitrase pada 2016. Karena itu, Indonesia menyerukan seluruh negara untuk berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan," ujar Retno.
Baca Juga: Jabar Miliki 1.300 Titik Blank Spot, Belajar Dari Rumah Secara Online Tak Bisa Dilaksanakan Full
"Kami menyerukan seluruh negara untuk menahan segala aksi yang dapat memperkeruh ketegangan di kawasan," ujarnya.
Ketegangan antara AS-China kembali memanas di Laut China Selatan, terutama setelah Gedung Putih menganggap semua klaim historis Negeri Tirai Bambu ilegal di depan hukum internasional.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menganggap klaim dan agresivitas China di perairan itu merupakan aksi perundungan terhadap negara di kawasan, terutama yang memiliki sengketa wilayah di sana.
Baca Juga: Turut Periksa Protokol Kesehatan, Polda Jabar Gelar Razia Kendaraan Bermotor Selama Dua Pekan
Ia bahkan menyatakan Washington menolak klaim sepihak China terhadap ZEE di lepas pantai Natuna, Indonesia, mempertegas bahwa batu karang Mischief Reef dan Second Thomas Shoal merupakan wilayah di bawah yurisdiksi Filipina.
AS juga menentang klaim China terhadap Kepulauan Spartly, perairan sekitar Vanguard Bank di Vietnam, Lucania Shoals di lepas pantai Malaysia, serta ZEE Brunei sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional.
Pernyataan tersebut membuat geram Beijing. Pemerintah China menyatakan penolakan AS terhadap klaimnya di Laut China Selatan berpotensi memicu ketegangan di perairan tersebut.
Baca Juga: Isu 'Menakutkan' Merebak di Kalangan Pejabat dan ASN Kabupaten Sumedang
China menganggap pernyataan yang dikeluarkan oleh AS menentang upaya China dan negara-negara di Asia Tenggara untuk menjaga stabilitas dan perdamaian Laut Cina Selatan.
Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik setelah Beijing mengklaim hampir 90 persen wilayah di perairan itu. Klaim China tersebut tumpang tindih dengan wilayah perairan dan ZEE sejumlah negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam,Malaysia, dan Brunei.
Sementara itu, Indonesia menegaskan tidak memiliki sengketa dengan China di Laut China Selatan. Namun, aktivitas sejumlah kapal ikan dan patroli China di ZEE Indonesia di sekitar Natuna semakin membuat khawatir Jakarta.
Baca Juga: Dibanderol Rp17 Triliun, Mal Taman Anggrek Terjual Lewat Situs Properti
Meski bukan negara yang memiliki klaim wilayah di Laut China Selatan, AS kerap menentang manuver China di perairan yang dianggap Washington sebagai perairan internasional itu.
AS berupaya tetap menjadikan Laut China Selatan, jalur perdagangan internasional utama, sebagai perairan yang bebas dilalui siapa saja.***
