Network
“Adapun titik awal penentuan batas wilayah suatu negara kepulauan ditandai dengan penentuan garis khusus yang disebut archipelagic baseline (garis pangkal kepulauan),” lanjut dia.
“Garis ini dibuat dengan menghubungkan titik-titik terluar yang disebut basepoints. Titik tersebut haruslah berada di pulau ataupun karang (drying reefs) terluar,” ujar peneliti Ocean Law & Policy Research Associate di NUS tersebut.
Pikiran-rakyat.com mengutip laman The Conversation, konsekuensi naiknya muka air laut adalah garis pangkal kepulauan bisa tenggelam sebagian atau seluruhnya, sehingga titik alternatif perbatasan pun harus segera ditentukan.
Baca Juga: HASIL TERBARU Semifinal India Open 2023: Jojo dan Ginting Tersingkir dari Axelsen dan Kunvlavut
Solusi lain bisa dengan membuat titik yang tenggelam itu berada di atas permukaan air laut lagi.
“Dalam kasus ekstrem, kenaikan muka air laut dapat menghilangkan teritori suatu negara, termasuk menghilangkan baseline dan zona maritim yang diukur darinya,” tutur Dita.
Sehubungan hal itu Dita menawarkan agar Indonesia bisa mempertimbangkan untuk menegakkan aturan agar perjanjian perbatasan laut menjadi final sehingga naiknya muka air laut tidak berpengaruh terhadap batas negara.
Hal itu bisa menjadi kesepakatan yang bisa dijalin Indonesia dengan PBB maupun negara tetangga.
Terlebih, untuk Asia Tenggara, Indonesia bisa memanfaatkan statusnya sebagai Ketua ASEAN 2023 untuk mengusahakan adanya kesepakatan soal fenomena potensi naiknya muka air laut tersebut.
Sebelumnya dalam keterangannya, Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Eddy Hermawan menjelaskan soal ancaman tenggelam terhadap 115 pulau di Indonesia.
