Fenomena Oknum Ormas Minta THR, Begini Tanggapan Ketua MUI

Menurut beliau, perilaku tersebut juga terdapat kesalahan, yaitu dengan menyebutkan nominal. Jika nominal disebutkan maka itu bukan lagi sebuah permohonan, namun pemungutan.

Kalaupun ada alasan THR akan diberikan kepada petugas pengamanan dan kebersihan komplek, maka skema yang seharusnya bukan melalui pungutan dadakan. Tapi harus dibuat mekanisme pembayaran bulanan yang bisa mengakomodir THR petugas tersebut,

"Lagipula THR itu kan tunjangan, untuk yang memiliki pekerjaan maka ditunjang dengan THR. Jika tidak memiliki pekerjaan apanya yang ditunjang?," kata Cholil terkait tindakan Oknum ormas maupun pengurus RT/RW dalam meminta THR kepada warga.

Bisa Menolak dan Lapor Polisi

Baca Juga: Dukungan Ridwan Kamil Presiden 2024 Menguat, GNIJ: Banyak Ormas-Komunitas Bergabung

Berkaitan dengan oknum ormas minta THR pada masyarakat maupun perusahaan bisa ditolak demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Hal ini dijelaskan oleh Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Selatan, Dirhamul Nugraha melalui Antara, ia mengatakan "Surat permohonan bantuan THR itu bisa tidak dipenuhi atau dikabulkan dari pihak termohon, tidak masalah,"

Secara tegas ia mengatakan jika terjadi pemaksaan hingga memicu kekerasan dapat lapor polisi, selaku aparat berwajib.

Baca Juga: THR di Bandung Barat Harus Dibayar Maksimal 7 Hari Sebelum Idul Fitri, Hengki Kurniawan: Taati Ketentuan Ini!