Network
"Kasus peretasan, doxing dan ancaman keamanan digital lainnya juga makin sering menimpa jurnalis. Dalam penanganan Covid-19 setali tiga uang," tambah Isnur.
Lebih lanjut Isnur juga mengatakan, presiden meminta agar menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan dan mendisiplinkan protokol kesehatan dan dilakukan secara cepat dalam waktu yang singkat.
Tetapi faktanya presiden sendiri yang secara terbuka marah-marah kepada menterinya karena serapan anggaran untuk kesehatan tersendat-sendat. Anggaran sebesar Rp 87,55 tirliun masih terserap sebesar 1,53 persen dikarenakan ingin cepat-cepat tanpa adanya strategi yang jelas.
Baca Juga: Terkait Insiden dengan Anak Amien Rais, Wakil Ketua KPK: Tidak Ingin Buang Energi
"Belum lagi Satgas Covid-19 yang telah dibubarkan sehingga melambatkan kebijakan terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah justru lebih nampak mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan keselamatan warga," ungkap dia.
Soal ketahanan pangan, YLBHI menilai, presiden dalam pidatonya menyinggung soal peningkatan nilai tambah bagi petani.
"Tetapi faktanya, YLBHI banyak menerima laporan petani yang lahannya diambil paksa dan digusur. Selama Maret-Mei 2020, YLBHI mencatat ada 16 kasus perampasan lahan," jelas Isnur seperti ditulis wartawan PR, Bambang Arifianto.
Dalam Rancangan UU Cipta Kerja, justru pemerintah akan membuka keran impor pangan semakin besar dan ini sangat bertentangan dengan cita-cita kedaulatan pangan.
Rencana Pemerintah dalam program food estate hanya akan mengulangi kesalahan pemerintah Orde Baru. Lahan seluas 164.598 hektare di Kalimantan Tengah merupakan lahan gambut yang seharusnya dilindungi dan direstorasi.
Baca Juga: Dampak Covid-19, Kekayaan Orang Ini Meningkat Rp 327 Triliun dalam Kurun 8 Bulan
Proyek food estate serupa di zaman Orde Baru yang memakan anggaran Rp 1,6 triliun terbukti gagal dan justru menambah anggaran rehabilitasi sebesar Rp 3,9 triliun.
