Network
GALAMEDIANEWS - Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) menekankan pentingnya pendidikan politik bagi para pemilih untuk mencegah terjadinya politik uang pada pemilu 2024.
Mahfud MD menjelaskan bahwa pendidikan politik dan partisipasi masyarakat untuk aktif mengawasi tahapan-tahapan pemilu juga dapat membantu lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugasnya.
"Partisipasi masyarakat akan memudahkan tugas Bawaslu dan aparat penegak hukum karena itu salah satu faktor penting untuk mengatasi politik uang," kata Mahfud MD saat memberikan sambutan dalam acara Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa. 20 Juni 2023.
Baca Juga: Menghilang dari TC Yogyakarta, Achmad Jufriyanto Jadi Salah Satu Pemain yang Didepak Persib?
Lebih lanjut Mahfud MD menilai partisipasi aktif masyarakat yang diperkuat dengan pendidikan politik dapat menjaga kualitas dan integritas pemilu.
Dalam forum yang sama, Mahfud MD juga mengatakan pemerintah selalu mengimbau lembaga penegak hukum untuk mencegah dan menindak tindak pidana pemilu.
"Itu salah satu langkah awal agar semua pemangku kepentingan dapat segera memitigasi terjadinya kejahatan pemilu di daerah-daerah yang rawan, misalnya dengan mendorong masyarakat untuk tidak memilih karena imbalan tertentu karena (hal itu) termasuk politik uang yang diancam dengan pidana," kata Mahfud MD.
Oleh karena itu, jauh lebih baik melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran daripada menunggu terjadinya tindak pidana.
Mahfud MD juga mengingatkan lembaga penegak hukum akan adanya kemungkinan kuatnya kepentingan politik menjelang Pemilu 2024 yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kerja lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan
"Menjelang Pemilu 2024, penegakan hukum yang dilakukan APH tidak akan lepas dari pengaruh politik. Kekhawatiran masyarakat akan adanya campur tangan politik dalam penegakan hukum, terutama saat memasuki musim pemilu, hendaknya dijadikan alarm untuk tetap bekerja secara profesional berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Menkopolhukam.
Baca Juga: Resep Pindang Merah Sayap Ayam Masakan Gurih, Legit dan Pedas ala Rudy Choirudin
Dalam kesempatan yang sama, Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, mengatakan bahwa Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu memiliki peran penting dalam menindak tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu.
"Selain untuk menyamakan persepsi unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, juga sebagai upaya untuk mengatasi singkatnya waktu dalam proses hukum tindak pidana pemilu," kata Sugeng Purnomo.***
