Network
GALAMEDIA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah bakal menunda pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Hal itu bertujuan untuk membantu meringankan industri yang terdampak pandemi Covid-19 (virus corona).
Sri Mulyani menyatakan pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menetapkan kebijakan tersebut.
"Kemudian untuk BPJS Ketenagakerjaan, PP-nya (penundaan pembayaran iuran) sedang dalam proses penyelesaian," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Kongres Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang digelar secara virtual, Sabtu 22 Agustus 2020.
Ia mengatakan rencananya iuran bakal ditunda hingga akhir tahun. Sebelumnya, opsi yang dipertimbangkan pemerintah adalah pemotongan iuran hingga 90 persen dari kondisi normal selama tiga bulan.
"Semoga bisa ditunda sampai dengan Desember sehingga ini bisa meringankan," ucap Ani.
Baca Juga: WHO Menyatakan Pandemi Virus Corona Harus Sudah Selesai Kurang dari Dua Tahun
Selain BPJS Ketenagakerjaan, Sri Mulyani menyebut pemerintah juga mencanangkan aturan yang meringankan dalam iuran BPJS Kesehatan. Namun, Sri Mulyani mengatakan tak bisa menjanjikan apa-apa mengingat BPJS Kesehatan memiliki kondisi keuangan yang juga memprihatinkan.
"Untuk BPJS kesehatan ini agak lebih rumit karena dalam suasana kondisi kesehatan seperti ini dari BPJS Kesehatan sendiri mesti harus diperhatikan. Jadi belum bisa memberikan keputusan untuk hal ini. Nanti akan kami lihat," tutur Ani.
Baca Juga: Identitas Terungkap, Polisi Buru Pelaku Penembak Bos Pelayaran di Kelapa Gading
Selain itu, Sri Mulyani juga merinci sejumlah keringanan yang diberikan pemerintah untuk dunia industri seperti keringanan PPN bahan baku media cetak, keringanan biaya listrik, dan pajak penghasilan.***
