Network
GALAMEDIA - Beijing menuduh Filipina melanggar keamanan dan kedaulatannya dengan mengirim pesawat militer ke Laut Filipina Barat, bagian dari Laut China Selatan di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Li Jian mengeluarkan pernyataan ini pada konferensi pers sebagai tanggapan atas protes diplomatik Manila atas Penjaga Pantai China yang diduga menyita alat pengumpul ikan milik nelayan Filipina di daerah tersebut.
"China mendesak Filipina untuk segera menghentikan kegiatan provokatif ilegal," ujarnya seperti dilansir philstar Ahad 23 Agustus 2020.
Baca Juga: Berhadiah Rp 5,5 Miliar, Penasihat Putra Mahkota UEA Jadi Buronan Paling Dicari Pemerintah Turki
"Filipina melanggar kedaulatan dan keamanan China dengan mengirim pesawat militer ke ruang udara yang berdekatan dengan pulau Nansha dan terumbu karang yang ditempatkan oleh China."
Pengadilan Arbitrase Permanen memutuskan pada tahun 2016 bahwa klaim "sembilan garis imajiner" China atas sebagian besar Laut China Selatan tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.
Beijing, bagaimanapun, telah menolak untuk mengakui putusan tersebut dan tidak berpartisipasi dalam kasus arbitrase.
Baca Juga: Mahfud MD Ungkap di Indonesia Ada Kelompok Apapun yang Dilakukan Pemerintah Selalu Salah
Pemerintahan Duterte telah menekankan bahwa masalah Laut Filipina Barat diselesaikan dengan lebih baik melalui dialog dan diplomasi serta telah memupuk hubungan yang lebih hangat dengan China sebagai bagian dari poros "kekebijakan luar negeri independen" yang baru.
Kementerian luar negeri China juga menekankan bahwa aktivitas penjaga pantai China di laut "sesuai dengan hukum".
Departemen Luar Negeri, dalam protesnya, mengatakan bahwa "Filipina juga dengan tegas menolak permintaan radio China yang terus-menerus dikeluarkan (untuk) pesawat Filipina yang melakukan patroli maritim reguler yang sah di Laut Filipina Barat."
Baca Juga: Mungkinkah Imam Mahdi Terlahir di Zaman Ini? Bagaimana Kita Bisa Mengenalinya?
Presiden Rodrigo Duterte, dalam Pidato Kenegaraan kelimanya, menekankan bahwa mendorong sengketa maritim berarti berperang dengan China.
Kritik terhadap kebijakan tersebut, termasuk mantan Hakim Senior Mahkamah Agung Antonio Carpio, mengatakan Filipina dapat menuntut penghargaan 2016 tanpa berperang. Di antara pendekatan yang diusulkan adalah mencari dukungan internasional untuk posisi Filipina.***
