Network
GALAMEDIANEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa dua pejabat Pemkot Bandung terkait dengan skandal kasus korupsi Smart City yang menjerat Wali Kota Yana Mulyana.
Tim Investigasi MGP, Agus Satria dan Kelompok Aktivis Kota Bandung meminta KPK periksa dua pejabat dari BKPDSM dan BKAD yang disebut saksi dalam lanjutan dipersidangan dipengadilan Tipikor Bandung, pekan lalu.
Agus Satria mengatakan, langkah pemeriksaan perlu dilakukan KPK agar jangan sampai terjadi bola liar dan masyarakat Kota Bandung menjadi bertanya-tanya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Bocorkan Nama Pj Wali Kota Bandung Pengganti Yana Mulyana
"Skandal kasus korupsi smart city harus sampai tuntas karena nampak jelas anggaran smart city sudah dikorupsi sejak tahun 2015, dan harus diungkap sampai tuntas," tegas Agus, Senin, 31 Juli 2023.
Berdasarkan teori pembuktian hukum acara pidana, ujar Agus, keterangan oleh saksi dalam persidangan dipandang sebagai alat bukti yang 'penting' dan utama.
"Berdasarkan keterangan salah satu pakar hukum di Kota Bandung, dalam kasus smart city ini, jaksa penuntutan perkara bisa dilakukan (spelestung ) seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 142 KUHAP. Dalam membuat berkas perkara, perlu ada pemeriksaan baru, baik terhadap terdakwa maupun saksi. Dalam hal ini penyidik dapat melaksanakan speslting atas dasar petunjuk penuntut umum," terangnya.
Berdasarkan keterangan saksi Wanda Aulia dari PPK Dishub Kota Bandung, Rabu, 26 Juli 2023, sejumlah fee proyek di Dishub Kota Bandung terungkap mengalir kepada para pejabat di Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD). Uang tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan hari raya (THR) lebaran.
Baca Juga: Agustus Ini Nama Pj Gubernur Jabar Pengganti Ridwan Kamil Ditentukan, Jenderal Polisi atau Birokrat?
