Network
GALAMEDIANEWS - Pembahasan terkait nama Penjabat atau Pj Wali Kota Bandung semakin ramai. Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mengusulkan tiga nama.
Nama pertama yaitu Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi.
Baca Juga: Busana Kaesang dan Sri Mulyani Dapat Penghargaan pada Upacara 17 Agustus 2023
Sementara nama kedua, adalah Sekretaris Daerah yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna.
Ketiga ada nama Guru Besar Bidang Keamanan Dalam Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad Prof. Muradi.
Sebagaimana diketahui, pengangkatan Pj Wali Kota telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016, pasal 201 ayat 11, yang bunyinya, "Uuntuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".
Baca Juga: Tes DNA Muhammad Sultan, Denny Sumargo Siap Keluarkan Biayai
Adapun jabatan pimpinan tinggi pratama dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 72/2019 pasal 94, yaitu: "Sekretaris DPRD Provinsi, Inspektur Daerah Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Inspektur Daerah Provinsi, Kepala Dinas Daerah Provinsi, Kepala Badan Daerah Provinsi, Staf Ahli Gubernur, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kelas A merupakan jabatan Eselon II.a atau jabatan tinggi pratama".
Ahli hukum mengomentari usulan dari DPRD dan aturan yang mengatur tentang Pj Wali Kota. Menurut ahli hukum DR Heri Gunawan, S.H., M.H, jika berdasarkan UU dan PP itu, maka jelas hanya dua nama yang dapat diangkat Pemerintah Pusat sebagai Pj Wali Kota Bandung.
