Network
GALAMEDIANEWS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bersama leading sektor Kementerian Dalam Negeri RI melaksanakan rapat koordinasi melalui zoom meeting di Command Center dalam rangka pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2023.
Bupati Bandung Dadang Supriatna diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi A. Tisna Umaran mengatakan, bahwa pelaksanaan rakor pengendalian inflasi daerah berdasarkan pada kondisi perekonomian global.
Menurut Tisna, hal tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan. Sehingga menyebabkan terganggunya suplai end demand.
Adapun terkait krisis ekonomi di beberapa negara, Tisna menilai, dapat dilihat dari tingkat inflasi yang sangat tinggi. Ada yang sampai 300 persen hingga 200 persen.
Baca Juga: MERIAH! Perayaan HUT RI ke-78 di Pemkab Bandung, Kang DS Paparkan Definisi Masyarakat yang Merdeka
"Alhamdulillah Indonesia di kisaran rata-rata 5 persen inflasinya. Bahkan untuk tahun ini sebetulnya hanya mencapai 3 persen," ujar Tisna Umaran.
Selanjutnya, kata Tisna menyarankan agar pemerintah pusat bisa memandang bahwa inflasi harus diwaspadai dan dikendalikan agar mempengaruhi perubahan ekonomi makro dunia yang berakibat buruk terhadap Indonesia.
Pasalnya, Tisna mengungkapkan, dengan inflasi yang tidak terkendali akan berdampak pada ekonomi.
"Ekonomi akan berdampak pada kasus atau permasalahan sosial di negara kita," tutur Tisna.
Baca Juga: MERIAH! Perayaan HUT RI ke-78 di Pemkab Bandung, Kang DS Paparkan Definisi Masyarakat yang Merdeka
