Network
"Biar clear semuanya, biar terbuka, jadi tidak ada yang dikorbankan disitu," tuturnya.
Ditempat yang sama, Ketua P4KBB, Jacob Anwar Lewi mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD KBB untuk menyelidiki adanya maladministrasi dalam rotasi, mutasi, serta promosi pejabat akhirnya berdampak terhadap 19 orang pejabat di lingkungan Pemda Bandung Barat yang harus dipindahkan.
Bahkan, kata Jacob, pemindahan 19 pejabat tersebut berdampak kepada jabatan yang ada dibawahnya terkena efek domino dengan mencapai 44 orang.
Selain Tim Penilai Kinerja (TPK), Jacob berharap adanya pemeriksaan terhadap Hengky Kurniawan selaku decision maker.
"Tentu saja dalam hal ini bukan TPK saja yang harus bertanggungjawab tapi, Bapak Hengky Kurniawan yang waktu itu menjabat Bupati Bandung Barat dan sebagai decision maker (pengambil keputusan) dan hak prerogatif bupati itu juga harus ikut diperiksa," ujar Jacob.
Selanjutnya, Jacob menyebutkan, terjadinya maladministrasi karena ada kepentingan pribadi saat dipimpin mantan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan.
"Tidak mungkin orang yang waktu itu belum waktunya untuk naik sesuai Undang-Undang, tiba-tiba dinaikan (jabatannya). Ini pasti ada sesuatu," ucapnya
Berbekal surat dari BKN, dia meminta, Aparat Penegak Hukum (APH) harus turun tangan untuk menyelidiki kasus jual beli jabatan melalui proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan yang menyalahi aturan di perundang-undangan.
"Saya meminta Pansus ini betul-betul bekerja dan jangan takut untuk memanggil Bapak Hengky Kurniawan. Nanti tanya, kenapa sampai terjadi begitu? Kenapa mesti dicoret-coret? Karena pada waktu Zoom Meeting, saya melihat itu ada coretan," katanya menegaskan.
